Benjamin Netanyahu Tuduh Yoav Gallant Berusaha Menggulingkan Pemerintahannya, Ini Latar Belakangnya

TRIBUNNEWS.COM- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Gallant berusaha menggulingkan pemerintah.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan anggota kabinetnya mengecam Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, kemarin.

Alasannya, karena Yoav Gallant menolak mendukung rancangan undang-undang ultra-Ortodoks kecuali rancangan undang-undang tersebut mendapat konsensus luas di Knesset, lapor media lokal.

Kabinet Israel bersidang kemarin untuk membahas cara-cara meningkatkan pendaftaran tentara Israel termasuk proposal pembentukan pertahanan untuk memperpanjang wajib militer bagi laki-laki menjadi tiga tahun.

Menteri Komunikasi Shlomo Karhi menyerang Gallant, menanyakan mengapa menteri pertahanan siap mendukung perluasan wajib militer tanpa dukungan oposisi tetapi tidak akan melakukan hal yang sama ketika menyangkut RUU wajib militer ultra-Ortodoks yang saat ini sedang diproses di Knesset.

Gallant sebelumnya menetapkan bahwa RUU wajib militer ultra-Ortodoks harus diajukan dengan persetujuan semua partai koalisi, termasuk partai Gantz.

Menurut bocoran komentar yang diterbitkan oleh lembaga penyiaran nasional Kan, Karhi berargumentasi dalam pertemuan hari Minggu bahwa kegagalan untuk meloloskan undang-undang wajib militer Haredi “akan menyebabkan runtuhnya koalisi, yang akan membahayakan keamanan negara dan memberikan kemenangan kepada [pemimpin Hamas Yahya ] Sinwar.”

Sementara itu, Gallant mengatakan ancaman terhadap Israel meningkat dan jumlah pasukan militer menurun, dan menambahkan: “Dari mana Anda berencana membawa tentara? Dan bagaimana Anda ingin tentara Israel terus berperang? Kami membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk tentara.”

Netanyahu mengecam sikap Gallant terhadap rancangan undang-undang Haredi, dan menggambarkannya sebagai “puncak sinisme dan politisasi.”

Undang-undang wajib militer Haredi “secara signifikan meningkatkan wajib militer bagi kaum ultra-Ortodoks,” kata Netanyahu.

Menanggapi Netanyahu, Gallant berkata: “Kita sedang melalui masa sensitif. Kita perlu mencapai kesepakatan untuk mengembalikan para sandera. Upaya politik untuk menghubungkan pembebasan sandera dengan pengecualian Haredim dari wajib militer adalah berbahaya dan tidak bertanggung jawab.”

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR