TRIBUNNEWS.COM - Media sosial X milik Elon Musk sedang menghadapi konflik dengan Uni Eropa karena menolak permintaan Brussels agar secara diam-diam menyensor postingan opini di platform tersebut.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh pemilik baru media sosial X, Elon Musk.

Hari Jumat kemarin, 12 Juli 2024, Uni Eropa mengumumkan bahwa X melanggar Undang-Undang Layanan Digital (DSA) dan bermaksud mengenakan denda besar terhadap perusahaan tersebut kecuali perusahaan tersebut mengubah praktiknya.

“Komisi Eropa menawarkan X kesepakatan rahasia yang ilegal: jika kami secara diam-diam menyensor pidato tanpa memberi tahu siapa pun, mereka tidak akan mendenda kami,” tulis Elon Musk dalam pernyataan tanggapannya atas tudingan Uni Eropa.

“Platform lain menerima kesepakatan itu. X tidak. Kami menantikan pertarungan publik di pengadilan, sehingga masyarakat Eropa dapat mengetahui kebenarannya,” tambahnya.

Elon Musk membeli Twitter pada Oktober 2022, setelah menyuarakan ketidaksenangannya atas penyensoran yang meluas di platform media sosial tersebut.

Sejak saat itu, ia telah membatalkan pemblokiran sebagian besar akun yang diblokir, termasuk akun mantan Presiden Donald Trump.

Ketika Musk mengumumkan “burung itu telah dibebaskan”, salah satu tanggapan datang dari Thierry Breton, Komisaris Pasar Internal UE.

“Di Eropa, burung akan terbang sesuai aturan kami,” kata Breton, mengacu pada DSA.

Jumat kemarin, Breton menjelaskan tindakan Komisi Eropa terhadap Musk dengan menyatakan bahwa X melanggar “persyaratan transparansi” UE dengan menolak akses ke “peneliti”, antara lain.

Baca juga: Kominfo Kesulitan Berantas Konten Negatif di Platform X, Ini Penyebabnya

“Dulu, BlueChecks berarti sumber informasi yang dapat dipercaya. Sekarang dengan X, pandangan awal kami adalah bahwa mereka menipu pengguna dan melanggar DSA,” kata Breton.

Menurut Komisi Uni Eropa, mengizinkan siapa pun untuk mendapatkan verifikasi dengan imbalan biaya berlangganan “berdampak negatif pada kemampuan pengguna untuk membuat keputusan yang bebas dan terinformasi tentang keaslian akun dan konten yang berinteraksi dengan mereka.”

Komisi Uni Eropa juga berkeberatan karena X tidak memiliki “tempat penyimpanan iklan yang dapat dicari dan diandalkan” yang akan “memungkinkan dilakukannya pengawasan dan penelitian yang diperlukan terhadap risiko-risiko yang muncul.”

Baca juga: Batal Blokir X, Kominfo Pastikan akan Take Down Konten Pornografi

Hal yang paling mengganggu badan UE adalah bahwa X tidak mengizinkan pengambilan data publiknya oleh “peneliti” atau memberikan akses ke antarmuka pemrograman aplikasi (API), seperti yang diamanatkan oleh DSA.

Mike Benz, mantan pejabat pemerintahan Trump, menyoroti hal ini untuk menunjukkan bahwa motivasi sebenarnya UE adalah untuk “menggunakan DSA untuk memaksa X agar mengisi kembali pasukan sensor yang dipecat ketika Elon mengambil alih.”

Dia lebih lanjut menuduh bahwa orang-orang yang menampilkan diri mereka sebagai peneliti sebenarnya adalah “kegiatan sensor dan agen politik.”

Elon Musk mem-posting ulang analisis Benz hanya dengan satu kata komentar: “Tepat.”

X kini diminta memberi tanggapan kepada Komisi secara tertulis.

Jika UE menjunjung tinggi temuan awal Breton, X dapat didenda “hingga 6 persen dari total pendapatan tahunan di seluruh dunia” dan diperintahkan untuk mengatasi “pelanggaran” di bawah “pengawasan yang lebih ketat,” sebut badan tersebut.