TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memerintahkan agar tentara Israel tidak mengaktifkan alat perekam apapun di pusat komando markas besar militer.

Di mana markas ini merupakan tempat semua rapat kabinet keamanan dan pertahanan lainnya.

Media Israel, Haaretz, melaporkan perintah Netanyahu ini mulai berlaku sejak 7 Oktober 2023.

Awal perintah ini diumumkan melalui Kantor Perdana Menteri kepada kantor Kepala Staf Letnan Jenderal Herzi Halevi.

Setelah itu, Jenderal Herzi Halevi meneruskan perintah ini ke Direktorat Operasi miiter.

Netanyahu mengaku dirinya lebih suka mengadakan diskusi di kantornya sendiri dan tidak nyaman apabila ada rekaman militer.

Menurut Kantor Perdana Menteri, yang boleh merekam rapat adalah stenografer Kantor Perdana Menteri.

"Sesuai dengan ketentuan peraturan kerja pemerintah, semua rapat pemerintah dan komite menteri memiliki rekaman dan transkripsi yang dibuat hanya oleh stenografer Kantor Perdana Menteri," kata Kantor Perdana Menteri melalui sebuah pernyataan, dikutip dari The Times of Israel.

Ketakutan Netanyahu soal Rahasia Perang Bocor

Kantor Perdana Menteri mengungkapkan alasan Netanyahu melarang para pasukannya untuk merekam percakapan mereka soal perang.

Alasannya, Netanyahu tidak percaya dengan IDF dan takut rahasia atau strategi perang mereka bocor.

"Kontrol lebih besar, dan tidak mempercayai tentara Israel untuk merekam pembicaraan," tambah laporan itu, dikutip dari Al Mayadeen.

Baca juga: Beda Pendapat Netanyahu dengan Panglima Perang Yoav Gallant Soal Tentara IDF di Koridor Philadelphi

Banyak pejabat yang takut rekaman yang diliput oleh tentara disalahgunakan.

Mereka khawatir IDF mengedit risalah diskusi masa perang dan ternyata berbeda dengan percakapan sebenarnya.

"Ada kekhawatiran mengenai perubahan notulen dan protokol diskusi kabinet serta panggilan telepon mengenai pembaruan keamanan dengan para pengambil keputusan perang," tambahnya.

Banyak Pejabat dan Tentara Israel yang Tidak Bisa Dipercaya