TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengkritik gerakan Fatah yang dipimpin oleh Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, karena menandatangani perjanjian dengan Hamas mengenai fase pascaperang di Jalur Gaza dalam Deklarasi Beijing.

"Hamas dan Fatah di Tiongkok menandatangani perjanjian untuk bersama-sama mengendalikan Gaza setelah perang," kata Israel Katz di akun X, Selasa (23/7/2024) hari ini.

"Hal ini tidak akan terjadi karena kekuasaan Hamas akan berakhir dan Abbas akan melihat Gaza dari jauh,” menurut klaimnya.

Kritik Israel muncul setelah Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengumumkan penandatanganan “Deklarasi Beijing” oleh faksi-faksi Palestina di ibu kota China, Beijing, hari ini.

Menurut Wang Yi, poin terpenting dalam deklarasi itu adalah kesepakatan untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara untuk mengelola Jalur Gaza setelah perang.

Sebelumnya, 14 faksi Palestina bertemu dan mengadakan dialog rekonsiliasi di Beijing pada 21-23 Juli 2024, menurut laporan China Central Television (CGTN).

Fatah dan Hamas kemudian menandatangani Deklarasi Beijing mengenai dialog rekonsiliasi yang mewakili faksi-faksi Palestina pada hari ini.

Kementerian Luar Negeri China menyebutkan tiga langkah penting untuk mendukung persatuan dan kemerdekaan Palestina yang dicapai melalui Deklarasi Beijing.

China menekankan inisiatif ini akan berakhir dengan keanggotaan penuh Palestina di PBB.

"Deklarasi Beijing juga memuat kesepakatan tentang persatuan semua faksi dalam kerangka Organisasi Pembebasan Palestina (PA)," kata Kementerian Luar Negeri China, Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, faksi-faksi Palestina setuju untuk bersatu dan mewujudkan pemerintahan nasional Palestina di masa depan.

Baca juga: Fatah, Hamas, dan 12 Faksi Tanda Tangani Deklarasi Beijing, China Dukung Palestina Bersatu

Fatah dan Hamas Siap Bersatu

Setelah penandatanganan Deklarasi Beijing, juru bicara gerakan Fatah, Osama Al-Qawasi mengatakan Hamas telah memikirkan persatuan Palestina dengan matang.

"Kami sepakat untuk membentuk pemerintahan yang mencakup Tepi Barat dan Jalur Gaza," kata Osama Al-Qawasi kepada Al Arabiya hari ini.

Ia menekankan saat ini faksi-faksi Palestina fokus pada tekanan untuk menghentikan perang di Jalur Gaza.

Sementara itu, pejabat senior Hamas, Abu Marzouk juga menyatakan dukungan mengenai rekonsiliasi faksi-faksi Palestina untuk persatuan nasional.

"Kami berpegang pada persatuan nasional dan menyerukannya," kata Abu Marzouk hari ini.

14 faksi Palestina yang hadir dalam Deklarasi Beijing:

1. Gerakan Pembebasan Nasional Palestina (Fatah)
2. Gerakan Perlawanan Islam (Hamas)
3. Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP)
4. Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP)
5. Gerakan Jihad Islam Palestina (PIJ)
6. Partai Rakyat Palestina
7. Front Perjuangan Rakyat Palestina
8. Gerakan Inisiatif Nasional Palestina
9. Front Populer untuk Pembebasan Palestina - Komando Umum
10. Persatuan Demokratik Palestina (FIDA)
11. Front Pembebasan Palestina
12. Front Pembebasan Arab
13. Front Arab Palestina
14. Pelopor Perang Pembebasan Rakyat (Pasukan As-Sa'iqa).

Jumlah Korban

Saat Israel masih melancarkan agresinya di Jalur Gaza, jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 39.090 jiwa dan 90.147 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Selasa (23/7/2024), dan 1.147 kematian di wilayah Israel, seperti dilaporkan Anadolu Agency.

Sebelumnya, Israel mulai membombardir Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023) untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak tahun 1948.

Israel memperkirakan kurang lebih ada 120 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

Sementara itu, lebih dari 21.000 warga Palestina yang masih berada di penjara-penjara Israel, menurut laporan Yedioth Ahronoth pada awal Juli 2024.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel