Hal tersebut karena pemerintah Maduro mengendalikan semua lembaga publik di Venezuela, termasuk Mahkamah Agung.

Makhkamah Agung yang dapat menjadi penengah terakhir atas klaim kecurangan pemilu.

Di masa lalu, pemerintah juga pernah dituduh melakukan kecurangan suara, meski telah dibantah.

Diketahui, pemungutan suara tersebut dilakukan pada saat yang krusial bagi Venezuela.

Negara yang kaya minyak tersebut mengalami krisis ekonomi terburuk dalam sejarahnya.

Sementara itu, Maduro menyalahkan pihak asing terhadap rezimnya, dan menyebut Venezuela adalah korban dari perang ekonomi.

Di sisi lain, pihak oposisi yang telah bangkit berjanji untuk memulihkan demokrasi Venezuela.

Pihak yang menjadi ancaman terhadap kekuasaan Maduro selama bertahun-tahun itu juga berjanji akan membangun kembali perekonomian jika menang.

Dilansir AP News, menyusul kabar hasil pemilu tersebut, beberapa pemerintah asing, termasuk AS, menunda pengakuannya.

Hal tersebut menyesuaikan dengan penundaan rilisnya penghitungan suara terperinci oleh pihak terkait.

(mg/mardliyyah)

Penulis adalah peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS)