"Hubungan antara India dan Bangladesh tertanam dalam sejarah bersama mereka, ketergantungan sosial-ekonomi yang kompleks, dan posisi geopolitik mereka. Politik konfrontasional dan ketidakstabilan politik di wilayah tersebut mengundang masalah terorisme, fundamentalisme, pemberontakan, dan migrasi," kata Sanjay Bhardwaj dari Pusat Studi Asia Selatan Universitas Jawaharlal Nehru kepada DW.

"Protes kekerasan dan ketidakstabilan politik akan menyebabkan lingkaran kekerasan dan migrasi penduduk ke India," katanya.

Terjepit antara India dan Cina

Dalam beberapa tahun terakhir, baik India maupun Cina telah memperluas kepentingan ekonomi mereka di Bangladesh, yang sedang dimasukkan ke dalam persaingan geopolitik yang semakin berkembang antara kedua negara.

Meskipun memiliki hubungan dekat dengan Bangladesh, beberapa analis percaya bahwa pembuat kebijakan India kesulitan memahami sentimen anti-India yang ada di antara sebagian populasi Bangladesh. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan oleh dukungan New Delhi terhadap Liga Awami yang berkuasa.

"Kesunyian 'tidak nyaman' adalah dukungan diam-diam India untuk pemerintahan Hasina dan kebijakannya dalam menangani kerusuhan yang sedang berlangsung. Selama beberapa dekade terakhir, India telah banyak berinvestasi dengan Liga Awami sebagai entitas pro-India di Bangladesh," kata Shanthie Mariet D'Souza, pendiri forum penelitian independen Mantraya, kepada DW.

Kritikus rezim di Bangladesh menuduh Hasina berusaha mengubah Bangladesh menjadi negara satu partai dan dan memicu kemarahan dengan tindakan kerasnya terhadap lawan politik dan kelompok masyarakat sipil.

"Pemerintah India telah melindungi pemerintahannya dari tekanan Amerika untuk memenuhi tuntutan oposisi untuk membuat pemilu lebih demokratis dan transparan. Kesunyian saat ini adalah kelanjutan dari kebijakan tersebut," tambah D'Souza.

India melihat gambaran yang lebih besar

Menurut D'Souza, India melihat Bangladesh sebagai kunci untuk beberapa alasan strategis, termasuk pengembangan timur laut, menekan migrasi ke India, dan menangani radikalisasi Islam.

"Meskipun ada investasi besar dari Cina di negara tersebut, New Delhi masih menganggap Hasina sebagai seseorang yang akan mencegah Bangladesh berubah menjadi boneka Beijing. Sebagai hasilnya, mendukungnya menjadi satu-satunya opsi strategis New Delhi, bahkan ketika kebijakannya sering kali mendekati otokrasi," katanya.

Dilihat dari sudut pandang itu, kegagalan terbaru pemerintahan Hasina dan penguatan Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) sebagai oposisi, serta partai-partai Islam lokal, bukanlah kabar baik bagi India.

Meski begitu, profesor Sreeradha Datta dari Sekolah Urusan Internasional Jindal yang berbasis di India percaya bahwa respons ekstrem pemerintahan Hasina terhadap protes mahasiswa tidak dapat dibenarkan.

Dia mengkritik pejabat Bangladesh atas upaya mereka untuk menyalahkan kekerasan sepenuhnya pada partai oposisi dan mahasiswa Islam. Protes berubah menjadi kekerasan sebagai reaksi terhadap "tidak adanya tanggapan dan komentar yang agak merendahkan" dari pemerintah, kata Datta.

"Kekerasan dan kematian tanpa pandang bulu tidak dapat diabaikan atau dimaafkan. Pemerintah mengubah protes damai menjadi fase tergelap dalam sejarah terbaru Bangladesh," katanya kepada DW.

(rs/hp)