Setelah pada Juli silam berhasil mengamankan pinjaman senilai USD7 miliar dari Dana Moneter Internasional, IMF, Pakistan kini menegosiasikan ulang utang senilai miliaran Dollar AS dengan Cina.

Krisis ekonomi yang mendekap Pakistan meluapkan cadangan mata uang asing dan menyulitkan pembiayaan impor bahan baku.

Islamabad ingin menunda pembayaran cicilan utang senilai USD16 miliar milik sektor energi ke Cina, bersamaan dengan perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman tunai USD4 miliar karena menipisnya cadangan devisa.

Pekan lalu, Menteri Keuangan Pakistan Muhammad Aurangzeb berada di Beijing untuk menyampaikan usulan tentang perpanjangan jatuh tempo utang untuk sembilan pembangkit listrik yang dibangun oleh perusahaan Cina di bawah Koridor Ekonomi Pakistan Cina, CPEC, yang bernilai miliaran dolar.

Pada hari Jumat (2/8), Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengatakan dalam rapat kabinet federal bahwa dia telah menulis surat kepada pemerintah di Beijing untuk meminta peninjauan ulang utang, lapor surat kabar Dawn Pakistan.

Peninjauan ulang utang berbeda dari restrukturisasi karena jumlahnya tidak dipotong, melainkan tanggal jatuh tempo pembayaran yang diperpanjang.

Untuk menurunkan tarif listrik, misalnya, Islamabad terdesak untuk segera menegosiasikan ulang perjanjian dengan perusahaan listrik asal Cina, karena harga yang dipatok terlalu mahal.

Sejak CPEC ditandatangani pada tahun 2015 lalu, Beijing telah menggelontorkan pinjaman bernilai miliaran dolar untuk mengembangkan infrastruktur di Pakistan.

Nilai proyek CPEC mencapai USD65 miliar, dengan tujuan utama membangun jalur pengiriman barang dari Cina ke pelabuhan Gwadar di Laut Arab, melewati perbatasan pegunungan ke wilayah Xinjiang.

Fokus pada produksi listrik

CPEC juga mengalokasikan miliaran dolar untuk pembangunan infrastruktur energi di Pakistan.

Azeem Khalid, seorang pakar investasi Tiongkok, mengatakan kepada DW bahwa pembangunan pembangkit listrik yang didanai Cina malah menyulitkan ekonomi Pakistan.

"Daripada membangun pembangkit listrik milik pemerintah, Pakistan mengizinkan perusahaan Cina untuk beroperasi sebagai produsen listrik independen, yang memaksakan pembayaran kapasitas terlepas dari produksi. Jadi, pada dasarnya penduduk diminta membayar listrik yang tidak mereka gunakan," kata Khalid.

Terbebani utang Cina

Menurut data tahun 2022, Pakistan berutang senilai USD26,6 miliar kepada Cina, lebih banyak daripada negara lain mana pun di dunia.

Safiya Aftab, ekonom yang berbasis di Islamabad, mengatakan kepada DW bahwa suku bunga pinjaman Cina tidak lunak dan berkisar sekitar 3,7 persen.