Menlu Turki Hakan Fidan Gelar Pembicaraan dengan Oposisi Politik Suriah

TRIBUNNEWS.COM- Menlu Turki Hakan Fidan menggelar pembicaraan dengan oposisi politik Suriah.

Dukungan berkelanjutan Ankara terhadap kelompok bersenjata ekstremis di Suriah utara menghambat perundingan dengan pemerintah Suriah.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengadakan pertemuan dengan oposisi politik Suriah pada 8 Agustus, Kementerian Luar Negeri Turki mengumumkan di media sosial.

Fidan “bertemu dengan Hadi al-Bahra, Presiden Koalisi Oposisi Suriah (SOC), Bader Jamous, Presiden Dewan Nasional Suriah (SNC), dan Abdurrahman Mustafa, Kepala Pemerintahan Sementara Suriah (SIG),” kata kementerian luar negeri melalui X pada 8 Agustus.

"Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan terkini terkait konflik di Suriah. Turki kembali menegaskan dukungannya terhadap upaya yang bertujuan pada dialog dan negosiasi yang substansial dan realistis yang akan membuka jalan bagi solusi politik yang komprehensif dalam kerangka UNSCR 2254," imbuhnya.

SOC juga merilis pernyataan tentang pertemuan dengan Fidan di situs webnya.

Bahra menekankan “visi organisasinya untuk solusi yang adil dan berkelanjutan di Suriah” dan mengatakan bahwa “keamanan dan stabilitas yang langgeng, perdamaian, dan pemenuhan aspirasi warga Suriah untuk keadilan, kebebasan, dan demokrasi hanya dapat dicapai melalui solusi politik yang sejalan dengan Resolusi PBB 2254, yang difasilitasi oleh proses yang dipimpin PBB di Jenewa.”

Resolusi PBB 2254 dikeluarkan pada tahun 2015 dan menyerukan gencatan senjata segera dan penyelesaian politik di Suriah.

Resolusi tersebut gagal mengatasi sebagian besar wilayah Suriah yang secara ilegal berada di bawah kendali kelompok bersenjata ekstremis.

Pembicaraan tersebut merupakan dorongan bagi upaya yang disponsori Rusia untuk merekonsiliasi hubungan antara pemerintah Turki dan Suriah. Pertemuan mendatang, yang tanggalnya belum diumumkan, diperkirakan akan diadakan di ibu kota Irak antara kedua belah pihak pada suatu saat.

Namun, Suriah telah berulang kali menyatakan bahwa pembicaraan rekonsiliasi, khususnya pertemuan potensial antara Presiden Bashar al-Assad dan Presiden Recep Tayyip Erdogan, tidak dapat dilakukan sampai Ankara menunjukkan keinginan serius untuk menarik pasukan pendudukannya dan mengakhiri dukungannya terhadap kelompok bersenjata ekstremis.

Fidan mengatakan kepada Sky News Arabia pada akhir Juli bahwa “situasi oposisi Suriah dan nasib wilayah yang dikuasainya” di Suriah harus didiskusikan sesuai dengan resolusi PBB dan kerja sama dengan Damaskus untuk “keamanan perbatasan, memerangi terorisme, dan pemulangan pengungsi dengan aman.”

Ankara belum secara tegas menyatakan niatnya untuk menarik pasukan pendudukannya dari Suriah.