Setelah Bom Dijatuhkan Israel pada Jemaah Subuh, Israel akan Diguyur $3,5 Miliar untuk Beli Senjata dan Amunisi

TRIBUNNEWS.COM- Beberapa kelompok hak asasi manusia dan mantan pejabat Departemen Luar Negeri telah mendesak pemerintahan Joe Biden untuk menangguhkan transfer senjata ke Israel, dengan alasan pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia.

Pemerintah AS akan memberikan Israel $3,5 miliar untuk membeli senjata dan peralatan militer Amerika di tengah perang yang sedang berlangsung di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 39.000 warga Palestina.

Pada hari Kamis, Departemen Luar Negeri “memberitahukan Kongres tentang niat kami untuk mewajibkan Pendanaan Militer Asing sebesar $3,5 miliar pada tahun fiskal 2024 dengan menggunakan pendanaan yang disediakan oleh Undang-Undang Alokasi Tambahan Keamanan Israel,” kata seorang juru bicara kepada kantor berita Anadolu.

Mengutip beberapa pejabat, CNN pertama kali melaporkan bahwa dana tersebut berasal dari RUU pendanaan tambahan senilai $14,1 miliar untuk Israel yang disahkan Kongres AS pada bulan April.

Pendanaan tersebut “pada dasarnya adalah uang yang dapat digunakan Israel untuk membeli sistem persenjataan canggih dan peralatan lainnya dari AS melalui program Pendanaan Militer Asing,” kata laporan itu.

Laporan itu menambahkan bahwa laporan itu dirilis minggu ini, saat Israel dan Timur Tengah bersiap menghadapi serangan potensial dari Iran dan/atau Hizbullah setelah Tel Aviv membunuh kepala politik Hamas di Teheran dan seorang komandan senior Hizbullah di Beirut.

Pelanggaran Hukum Internasional

Beberapa kelompok hak asasi manusia dan mantan pejabat Departemen Luar Negeri telah mendesak pemerintahan Biden untuk menangguhkan transfer senjata ke Israel, dengan alasan pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia.

Dua belas mantan pejabat AS, termasuk mantan pejabat Departemen Luar Negeri Josh Paul, Annelle Sheline, Stacy Gilbert dan Hala Rharrit, mengatakan dalam sebuah pernyataan bulan lalu bahwa "kedok diplomatik Amerika dan aliran senjata yang terus-menerus ke Israel telah memastikan keterlibatan kita yang tak terbantahkan dalam pembunuhan dan kelaparan paksa penduduk Palestina yang terkepung di Gaza."

Awal bulan ini, sekelompok 38 pakar hak asasi manusia independen meminta Negara Anggota PBB untuk memberlakukan embargo senjata dan sanksi yang ditargetkan terhadap Israel menyusul putusan penting Mahkamah Internasional (ICJ) baru-baru ini .

Para ahli menyerukan embargo senjata, diakhirinya semua bentuk komersial lain yang dapat merugikan Palestina, dan sanksi yang ditargetkan, termasuk pembekuan aset, terhadap individu dan entitas Israel yang terlibat dalam pendudukan ilegal , segregasi rasial, dan kebijakan apartheid.

Dewan Hak Asasi Manusia

Pada bulan Juni, sekelompok 30 ahli, termasuk beberapa Pelapor Khusus PBB, menegaskan kembali tuntutan mereka untuk penghentian segera transfer senjata dan amunisi ke Israel.

“Sejalan dengan seruan baru-baru ini dari Dewan Hak Asasi Manusia dan para ahli independen PBB kepada negara-negara untuk menghentikan penjualan, transfer, dan pengalihan senjata, amunisi, dan peralatan militer lainnya ke Israel, produsen senjata yang memasok Israel,” kata para ahli.

Laporan yang telah lama ditunggu-tunggu pada bulan Mei mengatakan bahwa “cukup masuk akal untuk menilai” bahwa Israel menggunakan senjata buatan AS dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional, Anadolu melaporkan.

Laporan tersebut tidak mencapai kesimpulan pasti dengan mengatakan bahwa laporan tersebut tidak memiliki “informasi lengkap.”

Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang berkelanjutan terhadap Gaza.

Tel Aviv saat ini sedang diadili atas tuduhan genosida terhadap warga Palestina sejak mulai melancarkan perang yang menghancurkan di Gaza pada tanggal 7 Oktober.

Jumlah Kematian yang Mengejutkan

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 39.677 warga Palestina telah terbunuh , dan 91.645 terluka dalam genosida Israel yang sedang berlangsung di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober.

Selain itu, sedikitnya 11.000 orang belum diketahui keberadaannya, diduga tewas tertimbun reruntuhan rumah mereka di seluruh wilayah Strip.

Israel mengatakan bahwa 1.200 tentara dan warga sipil tewas selama Operasi Banjir Al-Aqsa pada tanggal 7 Oktober. Media Israel menerbitkan laporan yang menunjukkan bahwa banyak warga Israel tewas pada hari itu karena 'tembakan teman sendiri'.

Organisasi Palestina dan internasional mengatakan bahwa mayoritas yang terbunuh dan terluka adalah wanita dan anak-anak.

Perang Israel telah mengakibatkan kelaparan akut, terutama di Gaza utara, yang mengakibatkan kematian banyak warga Palestina, kebanyakan anak-anak.

Agresi Israel juga mengakibatkan pengungsian paksa hampir dua juta orang dari seluruh Jalur Gaza, dengan sebagian besar pengungsi dipaksa mengungsi ke kota Rafah di bagian selatan yang padat penduduk di dekat perbatasan dengan Mesir – dalam apa yang telah menjadi eksodus massal terbesar Palestina sejak Nakba tahun 1948.

Kemudian dalam perang tersebut, ratusan ribu warga Palestina mulai berpindah dari selatan ke Gaza tengah dalam upaya mencari keselamatan.

SUMBER: The Palestine Chronicle, Anadolu Ajansi