11 IDF Tewas dan Luka-luka di Gaza Saat Hamas Tolak Syarat Baru Israel dalam Perundingan Gencatan Senjata

TRIBUNNEWS.COM - Koresponden RNTV, Sabtu (17/8/2024) melaporkan, Tentara Pendudukan Israel (IDF) sedang menangani insiden keamanan signifikan yang menimpa pasukannya di Gaza selama bentrokan dengan pejuang perlawanan Palestina.

Koresponden media tersebut mengkonfirmasi kalau insiden tersebut mengakibatkan kematian seorang tentara IDF. Laporan menyertakan laporan tambahan kalau setidaknya 11 tentara lain IDF tewas atau terluka dalam pertempuran tersebut.

Seorang juru bicara Pertahanan Sipil Gaza yang dikelola Hamas menyatakan pada Sabtu kalau telah terjadi peningkatan pengeboman oleh IDF dan korban jiwa Palestina, bertepatan dengan berlangsungnya perundingan pertukaran tahanan demi terciptanya gencatan senjata antara gerakan Hamas dan Israel di Doha, Qatar.

Baca juga: Abu Ubaida: Tahanan Israel Ditembak Mati, Pakar Militer: Peringatan, Qassam Mulai Eksekusi Sandera

"juru bicara Pertahanan Sipil Gaza menambahkan bahwa serangan udara Pendudukan Israel pada Sabtu pagi menargetkan Gaza utara dan Khan Younis," kata laporan koresponden RNTV.

Sementara itu, pihak administrasi Rumah Sakit Al-Awda di Gaza utara telah mengeluarkan peringatan kalau rumah sakit tersebut dapat menghentikan operasinya dalam waktu 24 jam karena kekurangan bahan bakar yang kritis.

Pusat Media Palestina, mengutip media Ibrani, melaporkan, setidaknya 11 tentara Israel tewas dan terluka dalam insiden Gaza.

"Militer Pendudukan Israel telah memberlakukan perintah pembungkaman, membatasi rincian lebih lanjut untuk diungkapkan," kata laporan tersebut.

Hamas Tolak Syarat Baru Israel

Gerakan Hamas dilaporkan menyatakan tidak akan menerima "syarat baru" dari Israel dalam usulan yang diajukan selama perundingan di Doha yang bertujuan untuk menyegel kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan, kata sejumlah pejabat kepada AFP, Jumat (16/8/2024).

Syarat "baru" dari Israel termasuk mempertahankan pasukan di dalam Gaza di sepanjang perbatasannya dengan Mesir, kata seorang sumber yang mengetahui.

Baca juga: Israel Kekurangan Amunisi Level Kritis, Peluru Iron Dome Tak Memadai Tangkis Rudal Masif Hizbullah

Sementara Hamas menuntut "gencatan senjata penuh, penarikan penuh dari Jalur Gaza, pemulangan normal para pengungsi dan kesepakatan pertukaran" tanpa batasan," kata sumber tersebut.

Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Jumat sebelumnya mengenai perkembangan dalam negosiasi gencatan senjata untuk Gaza.

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa selama 48 jam terakhir, para pejabat senior dari ketiga negara telah terlibat dalam diskusi intensif di Doha.

Baca juga: 11 Bulan Tak Jua Menang di Gaza, Kepala Staf IDF: Kami Tak Akan Biarkan Hamas Angkat Kepala 

Tujuan mereka adalah untuk mencapai kesepakatan tentang gencatan senjata di Gaza dan mengamankan pembebasan tawanan dan tahanan.

Pernyataan tersebut merinci bahwa negosiasi tersebut serius dan konstruktif. Sebuah proposal diajukan oleh AS, dengan dukungan Qatar dan Mesir, yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pihak-pihak yang bertikai.

Proposal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Presiden Biden pada tanggal 31 Mei 2024, dan mematuhi Resolusi Dewan Keamanan 2735. Proposal ini dibangun berdasarkan kesepakatan yang dicapai pada minggu sebelumnya dan membahas masalah yang tersisa untuk memfasilitasi implementasi yang cepat.

Tim teknis dari ketiga negara akan terus bekerja dalam beberapa hari mendatang untuk menyelesaikan rincian kesepakatan, termasuk ketentuan dan pengaturan kemanusiaan untuk tawanan.

Selain itu, pejabat senior dijadwalkan untuk bertemu lagi di Kairo sebelum akhir minggu depan untuk menyelesaikan kesepakatan berdasarkan ketentuan yang diajukan.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi urgensi situasi, menekankan bahwa tidak ada penundaan lebih lanjut yang dapat diterima. Pernyataan tersebut menyerukan pembebasan segera tawanan, dimulainya gencatan senjata, dan implementasi cepat dari kesepakatan tersebut.

Pernyataan tersebut juga menekankan bahwa proses ini sangat penting untuk menyelamatkan nyawa, memberikan bantuan ke Gaza, dan meredakan ketegangan regional.

Empat Syarat Baru dari Netanyahu

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengajukan empat syarat terkait kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Diketahui, pembicaraan negosiasi gencatan senjata kembali berlanjut pada Kamis (15/8/2024), di Qatar.

Namun, kesepakatan itu terancam gagal setelah Netanyahu mengajukan empat syarat.

Kondisi yang diajukan Netanyahu itu dianggap penting bagi Israel, tapi ditentang Hamas dan faksi Palestina lainnya.

Dikutip dari Anadolu Ajansi, syarat pertama yang diajukan Netanyahu adalah perlunya mekanisme untuk mencegah warga Palestina bersenjata menyeberangi Poros Netzarim dari Gaza tengah ke utara.

Terkait hal itu, para negosiator Israel sebelumnya sudah mengatakan kepada media Israel, syarat itu bisa saja mempersulit tercapainya kesepakatan.

Syarat kedua adalah agar Israel mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphia (poros Salah al-Din) dan perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir.

Sebagai informasi, wilayah tersebut sudah berada di bawah kendali Israel sejak Mei 2024.

Syarat ketiga yang diajukan Netanyahu menyangkut mengetahui jumlah tahanan Israel di Gaza yang masih hidup.

Tahanan Israel yang masih hidup itu nantinya akan ditukar dengan tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Diketahui, Israel menahan sedikitnya 9.500 warga Palestina, sedangkan Hamas mengklaim ada sekitar 115 tahanan Israel di Gaza.

Sekitar 70 dari 115 tahanan di Gaza tewas akibat serangan udara yang dilancarkan Israel.

Kesepakatan pertukaran sandera yang diusulkan akan melibatkan pembebasan sejumlah kecil warga Israel "hidup atau mati".

Tetapi, Netanyahu bersikeras fokus pada pembebasan sebagian besar tahanan yang masih hidup.

Ia juga ingin Israel lebih dulu menerima daftar nama tahanan di Gaza.

Lalu, syarat keempat adalah, "Israel tetap memiliki hak untuk menolak pembebasan tahanan Palestina tertentu yang diinginkan Hamas dan mendeportasi tahanan yang dibebaskan ke luar Palestina."

Syarat terakhir itu mendapat penolakan keras dari Hamas.

Sebagai informasi, pembicaraan negosiasi gencatan senjata dan pertukaran sandera di Qatar pada Kamis, mempertemukan perwakilan tingkat tinggi, termasuk Kepala Intelijen Amerika Serikat (AS) dan Mesir, serta pejabat Israel yang dipimpin Kepala Mossad, David Barnea.

Sehari sebelumnya, Rabu (14/8/2024), Hamas mengatakan pihaknya akan bergabung dalam perundingan jika mendapat komitmen yang jelas dari Israel mengenai pelaksanaan proposal yang didukung Presiden AS, Joe Biden.

Pada Mei 2024 lalu, Biden mengatakan Israel mengajukan kesepakatan tiga tahap yang akan mengakhiri serangan di Gaza dan menjamin pembebasan sandera yang ditahan di Gaza.

Rencana tersebut mencakup gencatan senjata, pertukaran sandera-tahanan, dan pembangunan kembali Gaza.

Hamas Sebut Netanyahu Penipu

Pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad mengecam Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Hamad menyebut Netanyahu adalah penipu karena telah "merusak" negosiasi penyanderaan dan gencatan senjata saat ini.

Berbicara dengan Al-Mayadeen, Hamad menyebut Netanyahu "melakukan penipuan" dan mengklaim bahwa ia "menetapkan persyaratan baru dan merusak apa yang telah disepakati sebelumnya".

Hamad mendorong gagasan bahwa Netanyahu tidak tertarik pada kesepakatan dan secara aktif mencegah penyelesaian negosiasi.

"Netanyahu merusak kesepakatan tersebut dari awal," ucap Hamad.

Inkonsistensi Netanyahu

Ketidakkonsistenan Netanyahu tentang gencatan senjata di Hamas ini bukanlah hal yang baru baginya.

Berulang kali Netanyahu tampak berupaya menjegal tercapainya kesepakatan gencatan senjata.

Bahkan, negosiator Israel dan Presiden AS, Joe Biden menuduh Netanyahu tak memiliki niatan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata.

"Dokumen yang diusulkan tidak mengandung sesuatu yang ambigu, tetapi pihak Israel menunda-nunda dalam memberikan jawaban tentang apa yang diusulkan," kata Hamas, dikutip dari The Jerusalem Post.

Hamad menuduh Israel memperkenalkan persyaratan baru terkait Koridor Philadelphia setelah kedua pihak sebelumnya sepakat mengenai penarikan total Israel.

Baca juga: Hamas Tolak Syarat Baru dari Israel, Sebut AS Bohong soal Kemajuan Negosiasi Gencatan Senjata

Ia menegaskan kembali bahwa Hamas tidak akan mengizinkan Israel untuk tetap berada di bagian mana pun dari Jalur Gaza.

Hamas mengklaim bahwa Israel meninggalkan celah dalam perjanjian untuk memungkinkan mereka kembali berperang di kemudian hari.

Hamad menyalahkan semua masalah selama negosiasi terhadap Israel.

"Israel telah menggagalkan semua upaya mediator untuk mencapai kesepakatan. Israel telah menggagalkan negosiasi Doha hari ini, dan tidak ada kemajuan," kata Hamad.

Ia meminta para mediator untuk memberikan tekanan lebih besar pada Israel.

Namun, Hamad tampaknya menjauhkan negosiasi dari respons Iran-Hizbullah yang diharapkan terhadap pembunuhan kembar Ismail Haniyeh dan Fuad Shukr.

"Respons Iran dan respons Hizbullah adalah hak mereka dan memiliki jalur yang berbeda dari jalur negosiasi," ungkap Hamad.

"Pembicaraan tentang negosiasi, hidup berdampingan dengan pendudukan, dan perdamaian semuanya bohong," katanya.

Baca juga: Hamas Mengutuk Serangan Pemukim Israel di Tepi Barat yang Menewaskan Satu Warga Palestina

Politik Kotor Netanyahu

Netanyahu terlibat dalam konsultasi politik untuk memastikan bahwa kesepakatan pertukaran tahanan potensial, jika tercapai, tidak mempengaruhi koalisi pemerintahannya.

Menurut situs berita Israel, Makan, Netanyahu berencana mengirim pesan kepada dua menteri yang menentang kesepakatan tersebut.

Kedua menteri tersebut, ialah Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.

Baca juga: Profil Ben-Gvir, Menteri Ekstremis Penentu Kekuasaan Sayap Kanan Israel, Ingin Hamas Disingkirkan

Surat tersebut kabarnya dimaksudkan untuk meminta agar mereka tidak membubarkan pemerintahan.

Dengan kata lain, Netanyahu meminta Smotrich dan Ben-Gvir untuk tidak membubarkan pemerintah selama masa reses Knesset jika kesepakatan itu ditandatangani.

Ia telah meminta mereka untuk menunggu hingga setelah jeda perang selama 42 hari, yang menandai berakhirnya fase pertama kesepakatan, untuk melanjutkan genosida di Gaza, sebelum membuat keputusan akhir tentang hal itu.

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Aryeh Deri, pemimpin partai Shas, telah kembali menghadiri konsultasi keamanan terbatas minggu ini setelah absen selama beberapa minggu.

Kembalinya dia ini dipandang, di media Israel, sebagai tanda bahwa kesepakatan mungkin hampir selesai.

Baca juga: Diduga Dukung Hamas, Ratusan Warga Israel Ditangkap, Laporan Selamat Datang di Neraka Dirilis

Dikutip dari Al-Mayadeen, pengungkapan ini menyoroti strategi terencana Netanyahu untuk berpotensi merusak perjanjian gencatan senjata setelah mencapai keuntungan yang diharapkan.

Dengan begitu, hal ini sejalan dengan tuduhan dari lawan-lawannya bahwa ia memprioritaskan kelangsungan hidup pemerintahannya di atas pertimbangan lain.