TRIBUNNEWS.com - Pemerintah Skotlandia memastikan pihaknya telah menangguhkan semua pertemuan atau undangan bentuk apapun dengan Duta Besar Israel hingga gencatan senjata di Gaza terwujud dan bantuan kemanusiaan disalurkan.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Skotlandia, Angus Robertson, menyusul kecaman keras yang didapatkan dari partainya, Partai Nasional Skotlandia (SNP).

Robertson dikecam setelah bertemu dengan Wakil Duta Besar Israel untuk Inggris, Daniela Grudsky, sekitar dua minggu lalu.

Banyak yang menilai pertemuan Robertson dan Grudsky tersebut sebagai tanda normalisasi antara pemerintah Israel dan Skotlandia.

Menyusul kritikan tersebut, Robertson menegaskan tak bermaksud menormalisasi hubungan pemerintah Israel dan Skotlandia lewat pertemuannya dengan Grudsky.

Ia menganggap pertemuannya dengan Grudsky sebagai kesempatan untuk mendorong gencatan senjata di Jalur Gaza.

"Tidak seorang pun bermaksud agar pertemuan ini dianggap sebagai legitimasi atas tindakan pemerintah Israel di Gaza."

"(Menurut saya) ini (pertemuan dengan Grudsky) adalah kesempatan untuk mengekspresikan posisi pemerintah Skotlandia yang jelas dan teguh mengenai perlunya gencatan senjata segera di Gaza," urai Robertson dalam pernyataannya, Senin (19/8/2024), dikutip dari Anadolu Ajansi.

"Dan saya melakukan hal itu (mendorong gencatan senjata)," tegasnya.

Karena itu, Robertson meminta maaf atas sikapnya yang menerima undangan pertemuan dari Grudsky.

Robertson mengaku salah. Seharusnya, kata dia, dirinya memastikan terlebih dulu agenda pertemuan tersebut benar-benar terbatas pada kebutuhan gencatan senjata segera di Gaza.

Baca juga: Eks Jenderal Israel: Kami Tak Siap Hadapi Rudal Iran dan Proksinya, Seluruh Negara Akan Hancur

"Saya minta maaf bahwa ini tidak terjadi (memastikan agenda pertemuan)," ujar Robertson.

Lebih lanjut, Robertson menegaskan akan menangguhkan undangan pertemuan apapun dari Duta Besar Israel hingga tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Ia juga menyatakan dirinya tetap pada posisi Pemerintah Skotlandia, yang tidak mendukung normalisasi hubungan dengan Israel selama periode ini.

"Ke depannya, jelas bahwa, setelah berbicara langsung dengan Pemerintah Israel dan memberi tahu mereka tentang posisi kami mengenai gencatan senjata segera, tidak tepat untuk menerima undangan apapun (dari Israel) untuk pertemuan lebih lanjut."

"Pemerintah Skotlandia tidak mendukung normalisasi hubungan dengan Pemerintah Israel selama periode ini," jelas Robertson.

Ia kemudian kembali menekankan posisi Pemerintah Skotlandia yang mendukung gencatan senjata segera di Gaza hingga pengakuan negara Palestina yang berdaulat dalam solusi dua negara.

Robertson juga menyatakan sikap Pemerintah Skotlandia yang berharap Israel dapat mempertanggungjawabkan aksi genosida di Gaza sesuai kewajiban internasional.

"Pemerintah Skotlandia tidak akan pernah ragu untuk menyatakan dukungannya terhadap gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan semua sandera, penghentian pengiriman senjata Inggris ke Israel, dan pengakuan negara Palestina yang berdaulat dalam solusi dua negara."

"Ini akan tetap menjadi posisi kami hingga kemajuan nyata telah dicapai menuju perdamaian (gencatan senjata), akses tanpa hambatan terhadap bantuan kemanusiaan tersedia, dan Israel bekerja sama sepenuhnya dengan kewajiban internasionalnya dalam penyelidikan genosida dan kejahatan perang," tutur Robertson.

Baca juga: 2 Sosok yang Bantu Israel Bunuh Haniyeh Ternyata Anggota IRGC, Langsung Dievakuasi Mossad dari Iran

Pernyataan Robertson itu mendapat respons positif dari mantan Menteri Utama Skotlandia, Humza Yousaf.

Menurut Yousaf, Robertson telah "mendengarkan baik-baik dan merenungkan kemarahan dan kekecewaaan publik" atas pertemuannya dengan Grudsky.

"Yang terpenting, dia telah menjelaskan dengan jelas bahwa tidak akan ada hubungan normal dengan Pemerintah Israel," tegas Yousaf di X.

Diketahui, serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2024, telah menewaskan 40.139 warga sipil Palestina per Selasa (20/8/2024), dikutip dari Al Jazeera.

Sebanyak 16.500 di antara korban tewas adalah anak-anak, sedangkan lebih dari 94.000 orang mengalami luka-luka.

Lebih dari 10 bulan sejak serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza masih hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang memerintahkannya untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserang pada 6 Mei.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)