TRIBUNNEWS.com - Pemerintah Skotlandia memastikan pihaknya telah menangguhkan semua pertemuan atau undangan bentuk apapun dengan Duta Besar Israel hingga gencatan senjata di Gaza terwujud dan bantuan kemanusiaan disalurkan.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Skotlandia, Angus Robertson, menyusul kecaman keras yang didapatkan dari partainya, Partai Nasional Skotlandia (SNP).

Robertson dikecam setelah bertemu dengan Wakil Duta Besar Israel untuk Inggris, Daniela Grudsky, sekitar dua minggu lalu.

Banyak yang menilai pertemuan Robertson dan Grudsky tersebut sebagai tanda normalisasi antara pemerintah Israel dan Skotlandia.

Menyusul kritikan tersebut, Robertson menegaskan tak bermaksud menormalisasi hubungan pemerintah Israel dan Skotlandia lewat pertemuannya dengan Grudsky.

Ia menganggap pertemuannya dengan Grudsky sebagai kesempatan untuk mendorong gencatan senjata di Jalur Gaza.

"Tidak seorang pun bermaksud agar pertemuan ini dianggap sebagai legitimasi atas tindakan pemerintah Israel di Gaza."

"(Menurut saya) ini (pertemuan dengan Grudsky) adalah kesempatan untuk mengekspresikan posisi pemerintah Skotlandia yang jelas dan teguh mengenai perlunya gencatan senjata segera di Gaza," urai Robertson dalam pernyataannya, Senin (19/8/2024), dikutip dari Anadolu Ajansi.

"Dan saya melakukan hal itu (mendorong gencatan senjata)," tegasnya.

Karena itu, Robertson meminta maaf atas sikapnya yang menerima undangan pertemuan dari Grudsky.

Robertson mengaku salah. Seharusnya, kata dia, dirinya memastikan terlebih dulu agenda pertemuan tersebut benar-benar terbatas pada kebutuhan gencatan senjata segera di Gaza.

Baca juga: Eks Jenderal Israel: Kami Tak Siap Hadapi Rudal Iran dan Proksinya, Seluruh Negara Akan Hancur

"Saya minta maaf bahwa ini tidak terjadi (memastikan agenda pertemuan)," ujar Robertson.

Lebih lanjut, Robertson menegaskan akan menangguhkan undangan pertemuan apapun dari Duta Besar Israel hingga tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Ia juga menyatakan dirinya tetap pada posisi Pemerintah Skotlandia, yang tidak mendukung normalisasi hubungan dengan Israel selama periode ini.