Pemerintah Skotlandia Tunda Pertemuan dengan Israel Hingga Ada Kemajuan dalam Perundingan Gencatan Senjata

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Skotlandia tunda pertemuan dengan Israel hingga ada 'kemajuan' dalam perundingan gencatan senjata.

Keputusan ini diambil setelah reaksi keras setelah pertemuan rahasia antara menteri luar negeri dan seorang diplomat Israel

Pemerintah Skotlandia mengumumkan pada tanggal 19 Agustus bahwa mereka menghentikan pertemuan dengan pemerintah Israel sampai "kemajuan" signifikan dicapai dalam negosiasi gencatan senjata di Jalur Gaza.

Keputusan ini menyusul tuntutan penangguhan sekretaris urusan luar negeri Skotlandia Angus Robertson setelah terungkap bahwa ia bertemu secara pribadi dengan Daniela Grudsky Ekstein, wakil duta besar Israel untuk Inggris.

Robertson kemudian meminta maaf atas pertemuan tersebut, dan mengatakan bahwa pertemuan itu dirahasiakan atas permintaan Israel.

Menteri Skotlandia juga berkomitmen pada keputusan tersebut bahwa pemerintah akan menolak undangan Israel di masa mendatang hingga Israel “bekerja sama sepenuhnya dengan kewajiban internasionalnya dalam penyelidikan genosida dan kejahatan perang.”

Robertson juga menyebutkan bahwa ia awalnya setuju untuk bertemu dengan diplomat Israel guna menegaskan sikap Skotlandia yang mendukung penerapan gencatan senjata permanen di Gaza. Namun, menurutnya, pembicaraan tersebut tidak "sepenuhnya terbatas" pada topik itu.

"Pemerintah Skotlandia secara konsisten mengutuk keras kekejaman yang telah kita saksikan di Gaza," kata Robertson kepada BBC , seraya menambahkan, "Namun, kenyataannya, pertemuan ini dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk normalisasi hubungan antara pemerintah Israel dan Skotlandia."

Christine Grahame, salah satu anggota senior Partai Nasional Skotlandia (SNP) yang berkuasa, dilaporkan menyampaikan kekhawatirannya kepada Menteri Pertama John Swinney, menyebut Robertson sebagai "tanggungan" dan mengkritik "keputusannya yang buruk" dalam menyetujui pertemuan tersebut.

Kontroversi ini muncul setelah pengusiran anggota parlemen SNP John Mason, yang memicu kemarahan dengan postingannya di X yang menyatakan, "Jika Israel ingin melakukan genosida, mereka akan membunuh sepuluh kali lipatnya."

Sejak kampanye genosida Israel di Gaza dimulai sebagai respons terhadap Operasi Banjir Al-Aqsa yang diluncurkan pada 7 Oktober 2023, masyarakat internasional agak menjauhkan diri dari Israel. Pergeseran ini disebabkan oleh jumlah korban tewas di Gaza yang jauh melampaui 40.000, bersama dengan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tentang perilaku Tel Aviv selama konflik, yang menyimpulkan bahwa Israel mungkin bersalah atas genosida dan mempertahankan sistem apartheid.

Kritik terhadap pemerintah Israel telah meningkat secara signifikan di kalangan politisi Inggris. Beberapa hari sebelumnya, Mark Smith , seorang pejabat Kantor Luar Negeri Inggris yang ditempatkan di Dublin, mengundurkan diri sebagai protes terhadap penjualan senjata London yang sedang berlangsung ke Israel.

Dalam suratnya yang berjudul "Keterlibatan FCDO dalam Kejahatan Perang," Smith menyoroti serangkaian kejahatan perang Israel, termasuk penghancuran infrastruktur Gaza yang meluas, pembatasan bantuan kemanusiaan yang terus-menerus, dan serangan terhadap ambulans, sekolah, dan rumah sakit.

Meskipun tertinggal jauh di belakang pemasok utama senjata mematikan Israel — AS dan Jerman — Inggris mengeluarkan lebih dari 100 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv antara 7 Oktober dan akhir Mei.

SUMBER: THE CRADLE