TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan bahwa dunia maya perlu memiliki regulasi.

Mengutip Al Arabiya, Ali Khamenei menyinggung penangkapan pendiri aplikasi perpesanan Telegram Pavel Durov di Prancis, sebagai contoh bagaimana negara lain juga memberlakukan kontrol terhadap dunia maya.

"Perlu ada undang-undang untuk mengatur dunia maya," kata Khamenei dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Masoud Pezeshkian, Selasa (27/8/2024).

"Semua orang melakukannya."

"Lihat saja Prancis, mereka menangkap orang itu dan mengancamnya dengan 20 tahun penjara karena melanggar hukum mereka."

Iran memiliki beberapa kontrol internet paling ketat di dunia.

Tetapi pemblokiran terhadap media sosial berbasis di AS seperti Facebook, X dan YouTube biasanya dapat dengan mudah di-bypass oleh penggunanya dengan menggunakan jaringan privat virtual (VPN).

Telegram diblokir di Republik Islam tersebut.

“Ada yang tidak mengerti atau tidak mau mengerti, tapi saya sudah katakan sebelumnya bahwa ruang virtual perlu diatur agar bisa diubah menjadi peluang dan bukan ancaman,” imbuh Khamenei.

Sebelum terpilih menjadi presiden, Pezeshkian pernah mengkritik penyaringan internet di Iran, terutama karena dampaknya terhadap ekonomi negara karena banyak bisnis kecil bergantung pada media sosial.

Iran menduduki peringkat ketiga secara global dalam jumlah kali negara itu menutup internet pada tahun 2023, menurut kelompok hak digital Access Now.

Baca juga: Mengenal Sosok Miliarder CEO Telegram Pavel Durov

Penutupan itu termasuk menutup jaringan seluler, baik secara nasional maupun di wilayah yang menjadi sasaran.

Tentang Penangkapan Pavel Durov

Mengutip NY Times, Pavel Durov ditahan pada Sabtu (24/8/2024) di dekat Paris.

Durov ditangkap di Bandara Le Bourget, sekitar lima mil di utara ibu kota Prancis, setelah mendarat dengan pesawat pribadi dari Azerbaijan.

Ia belum didakwa tetapi saat ini ditahan dan sedang diinterogasi di Kantor Antipenipuan Nasional Prancis, sebuah badan penegak hukum yang menangani berbagai kejahatan keuangan.

Berdasarkan hukum Prancis, penahanan Durov dapat diperpanjang hingga Rabu.

Setelah itu, pihak berwenang harus mendakwa atau membebaskannya.

Jika dia didakwa, jaksa penuntut dapat meminta hakim untuk menahannya, tetapi Durov juga dapat dibebaskan dengan syarat tertentu.

Rusia dan Uni Emirat Arab, tempat Telegram berkantor pusat, telah meminta akses konsuler kepada Durov.

Durov adalah warga negara Rusia dan Uni Emirat Arab dan juga memegang paspor Prancis.

Penangkapannya merupakan bagian dari investigasi luas terhadap aktivitas kriminal di Telegram.

Jaksa penuntut Prancis mengatakan bahwa Durov ditahan terkait dengan investigasi yang dibuka bulan lalu terkait aktivitas kriminal di platform tersebut.

Laure Beccuau, jaksa penuntut Paris, mengatakan pada Senin (26/8/2024) investigasi telah dibuka pada tanggal 8 Juli terhadap orang yang tidak disebutkan namanya atas serangkaian tuduhan potensial terkait dengan pornografi anak, perdagangan narkoba, penipuan, pencucian uang, bersekongkol dalam transaksi kriminal, dan menolak bekerja sama dengan penegak hukum.

Investigasi tersebut ditangani oleh spesialis kejahatan dunia maya dan antipenipuan.

Tidak jelas apakah ada tuduhan yang akan dijatuhkan terhadap Durov.

Dalam sebuah pernyataan di Telegram pada Minggu, perusahaan tersebut mengatakan bahwa tidak masuk akal untuk mengklaim sebuah platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform tersebut.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)