Namibia Blokir Kapal Pengangkut Bahan Peledak Tujuan ke Israel dengan Alasan Konvensi Genosida

TRIBUNNEWS.COM- Namibia blokir kapal pengangkut 'bahan peledak' untuk Israel dengan alasan Konvensi Genosida.

Windhoek menegaskan keputusan tersebut sesuai dengan 'kewajibannya untuk tidak mendukung atau terlibat dalam kejahatan perang Israel'

Pemerintah Namibia telah melarang kapal kargo MV Kathrin berbendera Portugis memasuki perairan teritorialnya karena dicurigai membawa peralatan militer dan “bahan peledak” untuk Israel.

"Ya, saya telah meminta Namport melalui kementerian terkait untuk mempertimbangkan permintaan agar kapal MV Kathrin tidak berlabuh di pelabuhan kami. Permintaan tersebut diajukan pada hari Jumat," kata Menteri Kehakiman Yvonne Dausab kepada harian Namibia New Era pada tanggal 26 Agustus.

"Setelah menerima laporan bahwa sebuah kapal mungkin membawa senjata yang ditujukan untuk Israel, saya menulis surat kepada Kabinet, Kementerian Hubungan Internasional, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Keselamatan dan Keamanan, untuk memberi nasihat dan mengingatkan mereka tentang kewajiban internasional kita, tidak hanya berdasarkan Konvensi Genosida tetapi juga sebagaimana yang diutarakan dalam pendapat penasihat terbaru oleh Mahkamah Internasional (ICJ)," tambahnya.

Mengutip penyelidikan polisi, Dausab mengonfirmasi bahwa MV Kathrin "memang membawa bahan peledak yang ditujukan untuk Israel." "Namibia mematuhi kewajiban kami untuk tidak mendukung atau terlibat dalam kejahatan perang Israel, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, serta pendudukan ilegalnya di Palestina."

Kapal tersebut, yang dimiliki oleh perusahaan Jerman Concord Shipping, telah meminta izin untuk berlabuh di pelabuhan Walvis Bay sebelum melanjutkan perjalanannya ke utara, kemungkinan menuju Mediterania melalui Selat Gibraltar.

Minggu lalu, kelompok hak asasi manusia memperingatkan Windhoek bahwa negara itu dapat terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius jika mengizinkan kapal itu berlabuh.

"Kami senang bahwa pemerintah kami telah memutuskan untuk menghormati hukum internasional dan memutuskan untuk tidak terlibat dalam genosida," kata ketua kelompok hak asasi manusia Economic and Social Justice Trust (ESJT), Herbert Jauch, kepada BBC.

Awal tahun ini, mantan presiden Namibia Hage Geingob menjadi berita utama setelah mengecam "keputusan mengejutkan" Jerman untuk mendukung Israel dalam kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) yang diajukan oleh Afrika Selatan.

“Jerman tidak dapat secara moral menyatakan komitmennya terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan genosida, termasuk penebusan atas genosida di Namibia, sementara mendukung tindakan yang setara dengan holocaust dan genosida di Gaza,” bunyi pernyataan dari kantornya.

Namibia Memblokir Kapal yang Membawa ‘Bahan Peledak’ ke Israel

Namibia telah memblokir sebuah kapal yang membawa kargo militer yang ditujukan ke Israel agar tidak berlabuh di salah satu pelabuhannya dengan alasan kewajibannya untuk tidak mendukung atau terlibat dalam kejahatan perang Israel.

“Oleh karena itu, penting untuk melibatkan pihak berwenang di Namibia dalam berbagai isu yang menjadi perhatian guna memastikan bahwa keputusan dan tindakan kami di dalam negeri selaras dengan kewajiban kami berdasarkan hukum internasional dan sikap kebijakan kami selama bertahun-tahun terkait Palestina.”

"Ya, saya telah meminta Namport (Otoritas Pelabuhan Namibia) melalui kementerian terkait untuk mempertimbangkan permintaan untuk tidak mengizinkan kapal MV Kathrin berlabuh di pelabuhan kami," kata Menteri Kehakiman, Yvonne Dausab, kepada surat kabar pemerintah New Era, seraya menambahkan bahwa permintaan tersebut diajukan pada hari Jumat.

Dausab mengatakan bahwa jabatannya berarti dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Namibia mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional, khususnya Konvensi Genosida, di mana Namibia menjadi pihak.

"Oleh karena itu, penting untuk melibatkan pihak berwenang di Namibia dalam berbagai isu yang menjadi perhatian guna memastikan bahwa keputusan dan tindakan kami di dalam negeri selaras dengan kewajiban kami berdasarkan hukum internasional dan sikap kebijakan kami selama bertahun-tahun terhadap Palestina," katanya.

Dausab menjelaskan bahwa setelah menerima laporan bahwa sebuah kapal mungkin membawa senjata yang ditujukan untuk Israel, "Saya menulis surat kepada Kabinet, Kementerian Hubungan Internasional, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Keselamatan dan Keamanan, untuk memberi nasihat dan mengingatkan mereka tentang kewajiban internasional kita, tidak hanya berdasarkan Konvensi Genosida tetapi juga sebagaimana yang diutarakan dalam pendapat penasihat terbaru oleh Mahkamah Internasional (ICJ)."

Ia menambahkan: “Dengan latar belakang ini saya meminta otoritas terkait untuk tidak mengizinkan kapal MV Kathrin berlabuh di pelabuhan Walvis Bay.”

Konfirmasi Polisi

Penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian Namibia menetapkan bahwa kapal tersebut “memang membawa bahan peledak yang ditujukan ke Israel” dan kapal tersebut dilarang memasuki perairan Namibia, kata Dausab, seraya menambahkan bahwa keputusan tersebut “mematuhi kewajiban kami untuk tidak mendukung atau terlibat dalam kejahatan perang Israel, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, serta pendudukan ilegalnya di Palestina.”

Menteri Kehakiman juga mengatakan akan sangat menggembirakan jika "semua negara, khususnya negara-negara Afrika, mengikuti langkah ini dan melakukan bagian mereka untuk menunjukkan dukungan bagi rakyat Palestina dengan mengambil tindakan apa pun yang berada dalam kewenangan dan ruang lingkup mereka," kata laporan itu.

Menurut BBC, kapal berbendera Portugis itu berangkat dari Vietnam dan “telah meminta izin untuk berlabuh” di Namibia “sebelum berlayar ke utara, pada rute yang diduga menuju Mediterania melalui Selat Gibraltar.”

Pembersihan Etnis

Dalam wawancara dengan The Palestine Chronicle pada bulan Mei, Dausab mengatakan , “Kita tidak bisa tinggal diam menghadapi berbagai pembunuhan dan pembersihan etnis yang kita lihat di Palestina.”

Dia menunjukkan bahwa sekolah, universitas, dan ruang kelas telah dihancurkan oleh kampanye militer Israel di Gaza.

“Kehidupan intelektual rakyat Palestina telah dirampas dari mereka. Bagaimana mungkin kita tidak menyebutnya genosida?” kata Dausab.

Ia menambahkan, "Semua kegiatan Israel sudah jelas menunjukkan bahwa mereka ingin melenyapkan seluruh bangsa. Kita tidak bisa tinggal diam dan menyaksikannya."

Jerman dan ICJ

Awal tahun ini, Namibia mengecam pengumuman Jerman yang akan melakukan intervensi dalam kasus genosida yang sedang berlangsung terhadap Israel di ICJ.

Dalam sebuah pernyataan, pemerintah mengatakan Jerman “telah memilih untuk membela di ICJ tindakan genosida dan mengerikan yang dilakukan Pemerintah Israel terhadap warga sipil tak berdosa di Gaza dan Wilayah Palestina yang Diduduki.”

"Jerman tidak dapat secara moral menyatakan komitmennya terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan genosida, termasuk penebusan atas genosida di Namibia, sementara mendukung tindakan yang setara dengan holocaust dan genosida di Gaza," kata pernyataan itu, seraya mencatat bahwa berbagai organisasi internasional "dengan mengerikan menyimpulkan bahwa Israel melakukan kejahatan perang di Gaza."

Pasukan kolonial Jerman melakukan genosida Namibia terhadap penduduk asli Herero dan Nama antara tahun 1904 dan 1908. Selama serangan tersebut, setidaknya 65.000 orang Herero dan 10.000 orang Nama kehilangan nyawa.

Akibat genosida tersebut, populasi Herero menurun sedikitnya 70 persen, dan populasi Nama menurun sedikitnya 50 persen.

Meskipun Jerman mengakui kejahatan yang dilakukan di Namibia sebagai genosida pada tahun 2021, Jerman menolak untuk menerima tanggung jawab atas reparasi.

Kapal kargo militer yang diduga menuju 'Israel'

Ketua ESJT Herbert Jauch menyatakan kekhawatiran serius bahwa MV Kathrin mungkin membawa kargo yang ditujukan untuk digunakan dalam perang yang sedang berlangsung di Gaza.

Otoritas Pelabuhan Namibia (Namport) telah didesak untuk menolak masuknya kapal yang diduga mengangkut kargo militer yang ditujukan untuk entitas pendudukan Israel, situs web berita Namibia melaporkan pada hari Kamis.

Economic and Social Justice Trust (ESJT), sebuah organisasi hak asasi manusia Namibia, telah menyerukan penolakan izin berlabuh untuk MV Kathrin.

Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada CEO Namport Andrew Kanime, ketua ESJT Herbert Jauch menyatakan kekhawatiran serius bahwa MV Kathrin, yang dijadwalkan berlabuh di Walvis Bay pada hari Senin, 26 Agustus, mungkin membawa kargo yang ditujukan untuk digunakan dalam perang yang sedang berlangsung di Gaza.

Surat tersebut, yang juga dikirimkan kepada Menteri Hubungan Internasional dan Kerjasama Peya Mushelenga, merujuk pada insiden serupa pada bulan Juli, di mana MV Nordic diduga mengangkut perlengkapan militer dari India ke "Israel" melalui pelabuhan yang sama.

"Oleh karena itu, kami menghimbau Namport untuk bertindak sesuai dengan komitmen Namibia untuk mencegah genosida dan tidak terlibat di dalamnya," Jauch menegaskan.

Ia memperingatkan bahwa "dengan mengizinkan sebuah kapal yang membawa amunisi dan peralatan yang mungkin akan digunakan dalam melakukan genosida, untuk berlabuh di pelabuhan Namibia mana pun, Namport mungkin menjadikan dirinya dan negara tersebut terlibat dalam genosida."

Ketua ESJT lebih lanjut menekankan bahwa Namibia tidak boleh menjadi pihak dalam genosida dan menyoroti kewajiban negara sebagai penanda tangan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

Jauch juga mengingat bahwa "Namibia juga telah berulang kali menyuarakan penentangannya terhadap pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional yang dilakukan oleh Israel di Gaza."

Di tempat lain, ia memperingatkan bahwa mengizinkan MV Kathrin berlabuh dapat melibatkan Namibia dalam potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Namibia menyerukan diakhirinya ketidakadilan terhadap warga Palestina
Pada bulan Januari, mendiang Presiden Namibia Hage Geingob mengecam keputusan mantan penguasa kolonial negara tersebut, Jerman, yang menolak tuduhan Afrika Selatan terhadap "Israel" atas "genosida" di Mahkamah Internasional (ICJ).

Namibia "menolak dukungan Jerman terhadap niat genosida negara Israel yang rasis," kata presiden dalam sebuah pernyataan.

Geingob menuduh Berlin mengabaikan "kematian lebih dari 23.000 warga Palestina di Gaza" dan membela di depan ICJ "tindakan genosida dan mengerikan Pemerintah Israel."

Selama proses yang diselenggarakan oleh ICJ untuk mengevaluasi konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan "Israel" di Palestina yang diduduki, Menteri Kehakiman Namibia, Yvonne Dausab, meminta pengadilan untuk mengakhiri ketidakadilan yang telah mencekik rakyat Palestina selama lebih dari 57 tahun, menuduh pasukan pendudukan Israel melakukan "hukuman kolektif" terhadap penduduk di Jalur Gaza yang terkepung.

SUMBER: THE CRADLE, PALESTINE CHRONICLE, AL MAYADEEN