TRIBUNNEWS.COM – Serikat buruh terbesar di Israel (Histadrut) meminta para pekerja melakukan aksi mogok kerja besar-besaran, Senin (2/9/2024).

Permintaan itu disampaikan Ketua Histadrut Arnon Bar-David setelah ada rapat dengan perwakilan para keluarga sandera di Kota Tel Aviv.

Aksi mogok itu akan dimulai pukul 06.00 waktu setempat. Operasional bandara utama di Israel akan dihentikan.

“Kita dalam situasi yang makin buruk, dan kita terus menerima kantong mayat,” ujar Bar-David saat konferensi pers hari Minggu, dikutip dari CNN.

Bar-David menyebut ekonomi Israel akan di-shutdown atau "dimatikan" selama pemogokan.

“Hanya pemogokan yang akan membuat terkejut, dan itulah alasan saya memutuskan untuk memulainya besok pukul 6 pagi, seluruh ekonomi Israel akan dimatikan.”

Bar-David meminta organisasi lainnya untuk bergabung dalam aksi mogok demi “meneriakkan tangis para sandera”.

Dia menekankan pentingnya kesepakatan pembebasan sandera. Selain itu, dia menyebut pertimbangan politik telah mengganggu perkembangan perundingan.

Bar-David meminta perpecahan dalam masyarakat diakhiri. Dia memperingatkan rakyat Israel tak lagi bersatu.

Mogok diisukan berlanjut hingga besok

Muncul rumor yang menyebutkan aksi mogok di Israel akan berlanjut hingga hari Selasa.

Baca juga: Warga Israel Tuding Netanyahu Buat Pemerintahan Maut, Setengah Juta Orang Akan Berdemo & Mogok

Jurnalis Inggris yang berada di Yerusalem, Alistair Bunkall, menyebut aksi itu bertujuan untuk menekan pemerintah Israel baik secara politik maupun ekonomi.

Pemogokan itu disebut akan memiliki dampak besar dalam bidang keuangan. Padahal, ekonomi Israel sudah terganggu selama 11 bulan akibat perang Gaza.

Adapun dampak politik akibat pemogokan itu belum diketahui.

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich meminta pemerintah tak membayar pekerja yang ikut mogok.

“Meminta pengawas penggajian untuk menyampaikan arahan yang jelas bahwa pekerja yang tidak bekerja besok tidak akan dibayar,” kata Smotrich.

Smotrich menuding aksi mogok itu sebagai tindakan “politik”.

“Ketua Histadrut tidak akan dizinkan mengacaukan negara ini dan menggunakan pekerja sebagai senjata untuk mendorong opini politik mereka,” ujar dia.

Smotrich juga mengklaim aksi mogok massal itu tak mempunyai dasar hukum.

Dia meminta Jaksa Agung Gali Baharav-Miara untuk mengajukan permintaan darurat kepada pengadilan agar menghalangi aksi tersebut.

Dalam suratnya kepada Baharav-Miara, Smotrich menyebut aksi mogok akan memiliki dampak besar terhadap ekonomi Israel di tengah perang.

Unjuk rasa menjamur

Baca juga: Mogok Kerja Nasional Lumpuhkan Perekonomian Israel, Massa Marah Mau Goyang Netanyahu

Aksi unjuk rasa menjamur di Israel setelah Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menemukan enam warga Israel yang tewas saat disandera di Gaza selatan.

Keenamnya adalah Carmel Gat (40), Eden Yerushalmi (24), Hersh Goldberg-Polin (23), Alexander Lobanov (33), Almog Sarusi (27), dan Ori Danino (25). Mereka ditemukan di terowongan Gaza pada hari Sabtu lalu.

Berdasarkan hasil autopsi, Kementerian Kesehatan Israel mengklaim keenamnya ditembak dari jarak dekat.

Sementara itu, seorang pejabat senior Hamas bernama Izzat Al-Rishq menyalahkan Israel dan Amerika Serikat (AS) atas kematian keenam sandera.

Al-Rishq mengatakan para sandera akan tetap hidup apabila Israel menyetujui usulan gencatan yang sudah disepakati oleh Hamas bulan Juli lalu.

Menurut Forum Keluarga Sandera, dilaporkan akan ada aksi unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota di Israel. Diperkirakan akan ada 500.000 orang yang turun ke jalan.

Dikutip dari Sky News, aksi itu bakal menjadi demonstrasi terbesar sejak perang di Gaza meletus tanggal 7 Oktober 2023.

Lebih dari 300.000 orang berada di ibu kota Israel, Tel Aviv. Di sana para pengunjuk rasa membawa peti mati untuk menyimbolkan sandera yang telah tewas.

Di samping itu, pengunjuk rasa menyalakan api di salah satu jalan utama di Tel Aviv sehingga lalu lintas terhenti.

Para demonstran dan pengkritik pemerintah Israel sudah menuding bahwa Netanyahu lebih memprioritaskan politik daripada upaya pembebasan sandera.

(Tribunnews/Febri)