TRIBUNNEWS.COM - Suku-suku di Yordania mengungkapkan kekhawatirannya setelah Israel menyerang Tepi Barat hampir tiap hari.

Israel juga mengumumkan rencana untuk mengusir warga Palestina dari Tepi Barat.

Suku-suku Yordania takut bahwa tindakan Israel itu adalah bagian dari rencana Israel untuk mengubah Yordania menjadi negara Palestina dan mengganggu stabilitas kerajaan itu.

Bulan kemarin Israel melakukan operasi militer terbesarnya di Tepi Barat sejak Intifada Kedua. Ratusan tentara Israel menyerang kota-kota di Tepi Barat, seperti Jenin, Tulkarm, dan Tubas.

Pasukan Israel mengepung Jenin dan kamp pengungsiannya selama 10 hari. Puluhan warga Palestina tewas dan infrastruktur penting hancur.

Israel akhirnya menarik diri dari Jenin hari Jumat pekan lalu. Meski demikian, Israel membantah telah mengakhiri operasinya di Tepi Barat.

Dikutip dari Middle East Eye, penyerbuan-penyerbuan Israel itu memicu kekhawatiran di Yordania yang berbatasan dengan Tepi Barat dan Israel sepanjang 335 km.

Pekan lalu Menteri Luar Negeri Ayman Safadi sudah memperingatkan Israel. Dia mengatakan setiap upaya untuk memindahkan warga Palestina ke wilayah Yordania akan dianggap sebagai “deklarasi perang”.

Peringatan Safadi muncul setelah Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan negaranya perlu “mengatasi ancaman” di Tepi Barat,

Katz mengatakan caranya sama seperti cara Israel “mengatasi infrastruktur teror di Gaza, termasuk evakuasi sementara warga sipil Palestina dan langkah lain yang diperlukan”.

Menurut Karz, “evakuasi sementara” itu akan dilakukan dalam beberapa kasus pertempuran besar.

Baca juga: Panas di Perbatasan Pendudukan Israel, Raja Yordania Hadiri Latihan Militer Artileri Tentara Arab

Ketika itu terjadi, warga Palestina akan mengungsi “dari satu pemukiman ke pemukiman lain di dalam kamp pengungsi untuk mencegah warga sipil terpapar bahaya”.

Pernyataan Katz itu memicu kemarahan di antara suku-suku Yordania yang takut Israel bakal memanfaatkan kondisi seperti itu untuk mendesak banyak warga Palestina dari Tepi Barat untuk pergi ke Yordania.

Kepala Forum Wasatiya sekaligus tokoh masyarakat di Kota As-Salt, Marwan Faouri, mengatakan tindakan Israel serta pernyataan dari para anggota dewan Israel sayap kanan memunculkan ancaman besar terhadap stabilitas Yordania.

“Kaum sayap kanan eskstrem di Israel ingin memperluas batas negara itu, dan perluasan ini mengarah ke Yordan, perbicangan mengenai pemindahan [warga Palestina] menjadi makin jelas daripada sebelumnya,” kata Faouri kepada Middle East Eye.

Faouri mengklaim Yordania masih terus menjaga kesepakatan damai dengan Israel. Akan tetapi, dia mengatakan tak ada lagi rasa hormat dari Israel mengenai keamanan Yordania.

“Karena ancaman sudah diarahkan ke Yordania.”

Para pejabat Yordania juga sudah mengecam serangan Israel di Jalur Gaza yang kini dilaporkan sudah menewaskan hampir 41.000 warga Palestina.

Pada hari Minggu lalu terjadi serangan di perbatasan Israel-Yordania. Ini adalah serangan pertama sejak perang Gaza meletus.

Dalam serangan itu seorang sopir truk Yordania menembak mati tiga penjaga keamanan Israel di Jembatan Allenby. Pelaku ditembak mati oleh tentara Israel.

Hawl Waddan al-Dajjah, tokoh terkenal dari satu suku di Yordani Tengah, memperingatkan bahwa melambungnya angka kematian di Gaza bisa memicu kerusuhan besar di Yordania.

Al-Dajjah menyebut diplomasi merupakan satu-satunya cara yang digunakan Yordania untuk menghadapi Israel.

Baca juga: Hamas Puji Sopir Truk yang Tembak Keamanan Israel di Perbatasan Yordania, Netanyahu Salahkan Iran

“Saya mengonfirmasi bahwa Yordania juga menggunakan cara ini, terutapa mengingat posisi yang dipunyai Raja Abdullah dalam panggung internasional,” kata Al-Dajjah.

“Raja telah memperingatkan eskalasi berbahaya Israel yang juga mengancam perjanjian damai, dan Yordani mungkin mempertimbangkan kembali kesepakatan damai dengan Israel.”

Dia mengatakan Menteri Luar Negeri Yordania telah berbicara mengenai dokumen yang diperlukan untuk mengadili Israel dan menegaskan Israel bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional dan perjanjian damai.

(Tribunnews/Febri)