TRIBUNNEWS.COM - Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer membahas kemungkinan Rusia berbagi rahasia nuklir dengan Iran sebagai imbalan atas transfer rudal balistik Iran untuk upaya perang di Ukraina.

Menurut situs berita Inggris The Guardian, kedua pemimpin membahas prospek kesepakatan tersebut selama pertemuan mereka di Gedung Putih pada hari Jumat.

Jika dikonfirmasi, hal ini akan memberikan bukti lebih lanjut tentang sifat nonsipil dari program nuklir Iran.

Pekan lalu, Rusia dan Iran mendeklasifikasi materi yang mengungkapkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menerima pengiriman rudal balistik Fath-360 dari Iran.

Hal ini terjadi tak lama setelah Amerika Serikat, Inggris Raya, Jerman, dan Prancis mengecam rezim Iran karena gagal bekerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

Keempat negara tersebut merujuk pada “terus berlanjutnya perluasan kegiatan nuklir Iran, yang semakin melanggar” perjanjian dalam kesepakatan nuklir, atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Pernyataan yang dikeluarkan oleh negara-negara Barat menuduh Iran "secara terang-terangan melanggar semua batasan JCPOA baik dalam pengayaan maupun akumulasi uranium yang diperkaya. Stok uranium yang diperkaya tinggi hingga 60 persen terus bertambah secara signifikan, tanpa pembenaran sipil yang kredibel."

Iran juga terus meningkatkan kapasitas produksi uraniumnya selama setahun terakhir dengan memasang dan mengaktifkan sentrifus baru dan canggih untuk memproduksi uranium murni.

“Meningkatnya aktivitas nuklir Iran secara signifikan membahayakan keamanan internasional dan merusak arsitektur nonproliferasi global,” pernyataan itu memperingatkan.

Pernyataan itu muncul menyusul rilis penilaian terbaru IAEA atas kepatuhan Iran terhadap perlindungan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) pada akhir Agustus.

Penilaian tersebut menyatakan bahwa Iran gagal mematuhi tuntutan resolusi dewan IAEA terbaru dari Juni 2024.

Baca juga: Armada Pasifik Rusia dan Angkatan Laut China Gelar Latihan Perang Gabungan di Laut Jepang

Laporan itu mengungkap peningkatan berkelanjutan Iran dalam persediaan uranium yang diperkaya hingga mendekati tingkat senjata, dengan total 64,7 kilogram (142,7 pon) uranium yang diperkaya hingga 60 persen hingga 17 Agustus.

Ini merupakan peningkatan sebesar 22,6 kilogram (49,8 pon) sejak laporan terakhir IAEA pada Mei 2024.

Andrea Stricker, Peneliti FDD dan Wakil Direktur Program Nonproliferasi dan Biopertahanan FDD, mengatakan: “Komunitas intelijen AS tidak dapat lagi menegaskan bahwa Iran tidak melakukan aktivitas senjata nuklir, namun kebijakan Washington terhadap Iran masih belum jelas. Para pembuat undang-undang khawatir bahwa rezim tersebut dapat memanfaatkan kegagalan kebijakan ini dan kekacauan musim pemilihan AS untuk segera memiliki senjata nuklir.”