Gedung Putih Mengakui Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza yang Mendesak Mungkin Tidak akan Pernah Terwujud

TRIBUNNEWS.COM- Gedung Putih mengakui kesepakatan gencatan senjata Gaza yang 'mendesak' 'mungkin tidak akan pernah terwujud' sebuah Laporan mengungkapkan.

Ketika pejabat AS bergulat dengan kegagalan diplomatik mereka, media Israel telah merilis laporan yang merinci 'upaya tanpa henti' Tel Aviv untuk menyabotase kesepakatan gencatan senjata

Para pejabat AS telah mengakui bahwa gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan antara Israel dan perlawanan Palestina di Gaza mungkin tidak akan pernah terwujud meskipun sudah berbulan-bulan ada komentar publik yang menyatakan sebaliknya, menurut pejabat tinggi Gedung Putih dan Pentagon yang berbicara dengan Wall Street Journal (WSJ).

"Tidak ada kesepakatan yang akan segera terjadi," kata seorang pejabat seperti dikutip WSJ. "Saya tidak yakin itu akan pernah terwujud."

Terlebih lagi, pada hari Kamis, CNN mengungkapkan bahwa penasihat keamanan nasional AS “tidak memiliki rencana segera” untuk menyampaikan usulan gencatan senjata terbaru kepada Presiden Joe Biden, yang menandakan bahwa “pembicaraan untuk mengakhiri konflik telah terhenti secara serius.”

Pada minggu yang sama, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan kepada wartawan di Kairo bahwa sebagian besar persyaratan dalam kesepakatan gencatan senjata telah “disetujui”.

"Kami telah membuat banyak kemajuan selama satu bulan, satu setengah bulan terakhir. Menurut saya, ada 18 paragraf dalam perjanjian itu; 15 di antaranya disetujui. Namun, masalah yang tersisa perlu diselesaikan," kata Blinken.

"Tidak ada peluang untuk hal itu terjadi sekarang … Semua orang menunggu dan melihat hingga setelah pemilihan [AS]. Hasilnya akan menentukan apa yang dapat terjadi pada pemerintahan berikutnya," kata seorang pejabat Arab kepada WSJ.

Saat pemerintah AS yang akan segera lengser bergulat dengan kegagalan diplomatiknya, Channel 12 News Israel minggu ini menayangkan laporan berjudul " Torpedo the Deal ," yang merinci upaya "tanpa henti" Perdana Menteri Benjamin Netanyahu selama setahun terakhir untuk menyabotase kesepakatan apa pun yang dapat mengakhiri pembantaian di Gaza dan menyaksikan pemulangan tawanan Israel dengan selamat.

“[Sejak November] tim negosiasi Israel dikirim untuk misi yang pada akhirnya sia-sia, yaitu mengamankan kesepakatan lain yang akan membawa pulang lebih banyak sandera. Sepanjang perjalanan … Netanyahu melakukan segala daya untuk memastikan mereka [tidak] berhasil. Ia berulang kali mencegah mereka bepergian untuk menghadiri perundingan gencatan senjata, atau sangat membatasi kewenangan negosiasi mereka ketika mereka diizinkan pergi,” harian Israel Haaretz menyoroti dalam tulisan mereka tentang laporan yang disiarkan televisi tersebut.

Investigasi yang dilakukan oleh jurnalis Yaron Avraham juga menyinggung sejumlah contoh ketika Netanyahu “menarik kembali sejumlah janji yang dibuatnya” dan “ketidakpatuhannya,” yang sering kali disampaikan beberapa jam sebelum putaran negosiasi baru dimulai.

"Ia berubah pikiran, ia menyangkal, dan ia mengalihkan kesalahan kepada siapa pun yang mungkin ia bisa. Dan selama ini, ia mengancam akan meninggalkan pemerintahannya, jika kesepakatan itu berhasil dicapai," imbuh Haaretz .

Sejak Israel membunuh kepala politbiro Ismail Haniyeh di ibu kota Iran, Teheran, awal tahun ini, kelompok perlawanan Palestina tetap  teguh  dalam tuntutannya agar Israel mematuhi persyaratan proposal gencatan senjata yang diajukan AS yang disepakati awal Juli.

"Mencapai kesepakatan membutuhkan tekanan serius Amerika terhadap Netanyahu. Sikap [Hamas] adalah bahwa Netanyahu adalah pihak yang menghalangi kesepakatan tersebut, karena ia belum memberikan persetujuan yang jelas mengenai poin-poin kesepakatan tersebut," kata Kepala Kantor Hubungan Nasional Hamas, Hussam Badran, dalam sebuah pernyataan pada 19 September.

"Netanyahu sengaja memberlakukan syarat-syarat yang mustahil untuk menyabotase peluang tercapainya kesepakatan. Pendudukan tersebut merupakan ancaman bagi orang-orang Arab dan seluruh wilayah. Kami menghadapinya di Tepi Barat dan Gaza, dan wilayah tersebut tidak akan tenang kecuali agresi terhadap Gaza dihentikan," tambah pernyataan tersebut.

SUMBER: THE CRADLE