TRIBUNNEWS.COM - Israel dilaporkan tengah mempersiapkan kondisi di Jalur Gaza utara untuk mengimplementasikan apa yang disebut "Rencana Jenderal".

Menurut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Rencana Jenderal tersebut adalah "resep ajaib" untuk mencapai "kemenangan mutlak" dalam perang di Gaza.

Rencana Jenderal dipromosikan oleh sekelompok prajurit cadangan senior Pasukan Pertahanan Israel (IDF), untuk mengepung Gaza utara.

Menurut The Times of Israel, dalam sebuah sesi tertutup, Netanyahu memberi tahu anggota Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset bahwa rencana itu adalah salah satu dari beberapa rencana yang sedang diperiksa dan dibawa ke kabinet untuk dibahas lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang.

Berikut 3 hal yang perlu diketahui mengenai rencana tersebut, seperti dikutip The New Arab:

1. Apa Itu Rencana Jenderal (Generals' Plan)?

Berbicara di hadapan Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset minggu lalu, Mayor Jenderal Giora Eiland mengklaim bahwa rencana tersebut, akan mengubah kenyataan di lapangan di Gaza.

Hingga saat ini, rencana tersebut tidak didukung oleh Amerika Serikat.

"Kita harus memberi tahu penduduk Gaza utara bahwa mereka punya waktu satu minggu untuk mengevakuasi wilayah tersebut, yang kemudian akan menjadi zona militer, zona di mana setiap orang menjadi sasaran, dan terpenting, tidak ada pasokan yang memasuki wilayah ini," jelas Eiland saat itu.

2. Kapan Rencana Ini Diimplementasikan?

"Meskipun para pemimpin Israel belum mengumumkan tanggal pelaksanaan Rencana Jenderal, pembantaian harian, dengan pemandangannya yang mengerikan, memberi tahu kita bahwa rencana itu telah dipraktikkan secara berdarah dengan hampir setengah juta warga menderita kelaparan, pembunuhan, dan teror," menurut Ibrahim Melhem, seorang pakar politik Palestina.

"Pembantaian mengerikan berturut-turut yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap penduduk wilayah utara, yang telah menewaskan banyak orang, menunjukkan jejak 'Rencana Jenderal' itu sendiri," kata Melhem.

"Perang Netanyahu ditujukan kepada anak-anak yatim piatu dan perempuan yang berduka, kepada semua orang dan harta benda mereka, kepada pusat-pusat layanan seperti toko roti, rumah sakit, stasiun air dan listrik, dan pendukung kehidupan lainnya yang menjamin kelangsungan hidup mereka," tambahnya.

Baca juga: Israel Pertimbangkan Rencana Kosongkan Gaza Utara dari Warga Palestina, Netanyahu: Rencana Jenderal

Sementara itu, penulis dan analis politik Hussam Al-Dajani percaya bahwa "Rencana Jenderal" tidak hanya didasarkan pada teror warga sipil dan menggusur mereka dari tanah mereka atau mematahkan perlawanan bersenjata dan membunuh pejuang Palestina.

Tetapi, rencana itu juga terutama bertujuan untuk menyerang "inkubator perlawanan rakyat" dengan melakukan genosida terhadap seluruh keluarga, mencoba menghapus mereka dari catatan sipil.

"Tidak akan sulit bagi Netanyahu untuk mencapai Rencana Jenderal mengingat kebungkaman Arab dan dukungan penuh Amerika untuk Israel, yang akan berkontribusi untuk menciptakan Timur Tengah baru yang konsisten dengan aspirasi kolonial," kata Al-Dajani kepada TNA.

3. Apa Dampak dari Rencana Ini?

Sejak perang genosida Israel meletus 11 bulan lalu, wilayah-wilayah di Jalur Gaza utara (yang meliputi Kota Gaza, Jabalia, dan kota Beit Lahia serta Beit Hanoun) telah diserang membabi-buta oleh tentara Israel.

Warga Palestina terbunuh melalui serangan udara, darat, dan laut atau melalui peraturan yang berujung kelaparan dan memburuknya kondisi kehidupan sehari-hari.

"Tentara Israel hanya membunuh warga sipil tak berdosa yang tidak bersenjata, yang sebagian besar adalah anak-anak. Kami tidak tahu mengapa tentara bersikeras menargetkan warga sipil," kata Mahmoud Basal, juru bicara Kementerian Pertahanan Sipil di Gaza.

"Tentara Israel mengikuti kebijakan sistematis terhadap warga sipil yang tak berdaya dan terlantar," tambah Basal.

"Mayoritas penduduk di utara terpaksa berlindung di sekolah-sekolah untuk menghindari kematian, tetapi pesawat-pesawat tempur Israel mengejar mereka dan membunuh mereka dengan kejam."

Masih ada sekitar 400.000 warga Palestina di Kota Gaza dan provinsi-provinsi utara, dan semuanya hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi akibat perang Israel.

"Baik anak-anak saya maupun saya tidak makan daging apa pun sejak dimulainya perang," kata Nada Al-Arabid, dari kota Beit Lahia di Gaza utara, kepada TNA.

"Kami tidak makan buah dan sayur selama lebih dari lima bulan. Jika kami tidak mati karena pengeboman, kami pasti akan mati kelaparan."

Ibu berusia 33 tahun itu telah tinggal di tenda yang terbuat dari kain usang di halaman Sekolah Al-Zeitoun di Kota Gaza selama lebih dari lima bulan setelah tentara Israel menghancurkan rumahnya dan membunuh suaminya.

"Kemarin, tentara Israel mengebom sekolah itu dan menewaskan sekitar tujuh orang di depan mata kami. Kami tidak lagi memiliki harapan untuk selamat dari perang ini," katanya.

Mohammed Atallah, seorang warga Kota Gaza, merasakan hal yang sama. 

Baca juga: Rencana Jahat Israel Usir 300.000 Warga Palestina dari Gaza Utara, Netanyahu Sebut Rencana Jenderal

Saat ini ia tinggal di bagian rumahnya yang tersisa yang terkena rudal dari pesawat Israel, yang menewaskan 25 anggota keluarganya November lalu.

"Tentara Israel terus melakukan berbagai bentuk intimidasi terhadap kami," kata Mohammed.

"Bukan karena mereka memerangi Hamas dan faksi-faksi perlawanan, tetapi karena jelas mereka ingin menerapkan kebijakan pemindahan paksa terhadap semua penduduk di wilayah utara jalur itu untuk menduduki tanah kami dan mengusir kami semua."

"Apa pun yang dilakukan tentara Israel terhadap kami, kami tidak akan meninggalkan tanah kami."

"Jika bukan karena kebungkaman Arab dan bias Barat terhadap Israel, Netanyahu tidak akan mampu melaksanakan rencana pendudukan permukimannya terhadap kami."

Tentara Israel telah melancarkan perang skala besar di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Serangan Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza telah menewaskan sedikitnya 41.455 warga Palestina dan melukai sedikitnya 95.878, menurut statistik terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)