TRIBUNNEWS.COM - Telegram telah mengumumkan akan melakukan perubahan kebijakan besar-besaran.

Perubahan dimulai dengan memberikan alamat IP dan nomor telepon pengguna kepada pihak berwenang jika mereka memiliki permintaan hukum yang sah.

CEO Telegram Pavel Durov mengatakan bahwa perubahan ini untuk mencegah tindak kejahatan atau kriminal.

"Perubahan pada ketentuan layanan dan kebijakan privasi harus bisa mencegah tindak kriminal," kata Pavel Durov dalam sebuah posting Telegram pada hari Senin, dikutip dari BBC.

Alamat IP dan nomor telepon yang akan dilaporkan adalah pengguna yang melakukan tindakan kriminal.

"Kami telah menjelaskan bahwa alamat IP dan nomor telepon dari mereka yang melanggar peraturan kami dapat diungkapkan kepada otoritas terkait sebagai tanggapan atas permintaan hukum yang sah," kata Durov, dikutip dari Euro News.

Perubahan ini diambil tepat setelah sang CEO ditangkap di Prancis pada bulan Agustus 2024.

Ditangkapnya Durov lantaran ia gagal mengelola konten ekstremis di Telegram.

Tuduhan terhadapnya termasuk keterlibatan dalam penyebaran gambar pelecehan anak dan perdagangan narkoba. 

Ia juga didakwa karena tidak mematuhi penegakan hukum.

Namun tuduhan-tuduhan tersebut dibantah oleh Durov.

Sebulan setelahnya, Telegram menjadi pusat perhatian.

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari ke-941: Telegram Dilarang di Ukraina, Khawatir Dimata-matai Rusia

Pasalnya, Telegram menampung saluran-saluran sayap kanan yang menyebabkan kekerasan di kota-kota Inggris.

Pada awal minggu ini, Ukraina juga melarang aplikasi tersebut.