Mulai Desember Warga Qatar Bisa Masuk AS Tanpa Visa 90 Hari, Qatar Gabung Program Bebas Visa AS

TRIBUNNEWS.COM- Qatar menjadi negara Arab pertama yang bergabung dengan Program Bebas Visa AS.

Mulai 1 Desember, warga negara Qatar dapat memasuki AS tanpa visa hingga 90 hari.

AS secara resmi menyetujui masuknya Qatar dalam Program Pengabaian Visa (VWP), yang memungkinkan warga negara Qatar untuk bepergian ke AS tanpa visa untuk wisata atau kunjungan bisnis hingga 90 hari.

Ini menandai pertama kalinya sebuah negara Arab diterima dalam program tersebut.

Dalam pernyataan bersama, Washington dan Doha mengumumkan penghapusan visa akan berlaku pada 1 Desember, menyusul pembaruan pada Sistem Elektronik untuk Otorisasi Perjalanan.

Menanggapi pengumuman tersebut, Doha akan memperpanjang masa tinggal bebas visa bagi warga negara AS yang mengunjungi Doha dari 30 menjadi 90 hari, dimulai pada 1 Oktober.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas menyatakan bahwa penunjukan Qatar mengikuti pemenuhan "persyaratan keamanan yang ketat," seraya menambahkan bahwa keputusan tersebut mencerminkan "kemitraan strategis" antara Doha dan Washington.

VWP mengamanatkan kerja sama keamanan antara AS dan negara-negara peserta, dengan Qatar siap menjadi anggota ke-42. Persyaratan program tersebut mencakup kolaborasi dalam upaya kontraterorisme, penegakan hukum, kontrol imigrasi, keamanan dokumen, dan manajemen perbatasan yang efektif.

Pada bulan Agustus, CIA menganugerahkan medali George Tenet kepada kepala Badan Keamanan Negara Qatar atas karyanya dalam memperkuat kerja sama intelijen antara AS dan Qatar.

Qatar telah memainkan peran penting dalam memediasi gencatan senjata dan pembicaraan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas, yang sampai saat ini terbukti tidak berhasil.

Pengabaian visa ini terjadi saat AS berupaya mempertahankan hubungan dengan negara-negara Arab setahun setelah kampanye militer genosida Israel di Jalur Gaza, yang telah meluas ke negara-negara Arab lainnya dan menyebabkan perpecahan besar di wilayah tersebut.

Israel juga telah diberikan keanggotaan VWP pada tanggal 26 September 2023.

AS menekankan bahwa syarat utama untuk dimasukkannya Israel dalam VWP adalah pemerintah Israel mengizinkan warga Palestina-AS akses tanpa batas melalui pos pemeriksaan perbatasan antara Israel dan Tepi Barat yang diduduki. Ini juga mengharuskan mereka diizinkan memasuki Tepi Barat yang diduduki melalui Bandara Ben Gurion di Tel Aviv, bandara internasional Israel, daripada harus melakukan perjalanan melalui Yordania untuk mencapai wilayah Palestina.

Kondisi ini harus dipenuhi paling lambat tanggal 30 September dan dipantau oleh delegasi AS selama masa percobaan selama enam minggu . Namun, pada minggu-minggu menjelang batas waktu, warga Palestina dengan kewarganegaraan ganda terus menghadapi kesulitan di pos pemeriksaan. Tel Aviv juga menolak permintaan Uni Eropa untuk melonggarkan pembatasan transit bagi warga Palestina yang memegang kewarganegaraan Uni Eropa.

Para ahli kebijakan AS sebelumnya menunjukkan bahwa Israel menerima “perlakuan khusus” dan belum memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk bergabung dengan program tersebut.

SUMBER: THE CRADLE