TRIBUNNEWS.COM, IRAN -  Kementerian Luar Negeri Iran mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan serangan udara besar-besaran Israel di selatan ibu kota Lebanon, Beirut, sebagai "serangan biadab".

Seperti diketahui Israel terus melancarkan serangan udara ke Lebanon bahkan mulai mendekati Beirut, Ibu Kota Lebanon.

Iran bahkan menuduh senjata yang dipakai Israel dipasok Amerika Serikat (AS).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lebanon, Nasser Kanaani, mengatakan serangan yang dilakukan oleh Israel ke Lebanon merupakan “pelanggaran terbuka terhadap hukum internasional” dan pelanggaran terhadap “kedaulatan nasional Lebanon”.

“Ini adalah kejahatan perang terbuka yang tidak dapat ditutup-tutupi dan rezim AS, yang berada di pihak rezim Zionis, terlibat dalam kejahatan ini dan harus bertanggung jawab," ujarnya dikutip dari Tehran Times, Sabtu (28/9/2024).

Dia mengatakan bahwa “kejahatan terus-menerus” yang dilakukan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina dan Lebanon dengan jelas menunjukkan bahwa seruan gencatan senjata oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Barat lainnya hanyalah “tipuan terbuka yang dimaksudkan untuk mengulur waktu” bagi Israel.

Pejabat Kementerian Luar Negeri Iran mengkritik masyarakat internasional karena bersikap pasif dalam menghadapi semua kejahatan yang dilakukan Israel.

“Meningkatnya kejahatan gila-gilaan yang dilakukan Zionis terhadap Palestina dan Lebanon serta pembunuhan   terhadap warga sipil dan orang-orang tak berdosa merupakan akibat dari tidak adanya tindakan dari masyarakat internasional dalam menghadapi semua kejahatan dan kebiadaban ini,” keluh Kanaani.

Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan  markas besar Hizbullah  di Beirut dalam upaya yang jelas untuk membunuh para pemimpin kelompok tersebut.

Seperti diketahui kelompok Hizbullah yang diserang Israel di Lebanon adalah sekutu Iran.

Netanyahu Kecam Iran

Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperingatkan Iran agar tidak menyerang negara Yahudi secara langsung,.

Dia mengatakan itu saat berpidato di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (27/9/2024).