Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PM Lebanon Umumkan Kesiapan Mengerahkan Pasukan Bersenjata ke Perbatasan Selatan

Perdana Menteri sementara Najib Mikati mengatakan tentara Lebanon akan dikerahkan ke perbatasan

Editor: Muhammad Barir
zoom-in PM Lebanon Umumkan Kesiapan Mengerahkan Pasukan Bersenjata ke Perbatasan Selatan
Arab News
Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati menegaskan negaranya kini dalam keadaan darurat perang dan siap bertempur melawan tentara Israel kapan saja. 

PM Lebanon Umumkan Kesiapan Mengerahkan Pasukan Bersenjata ke Perbatasan Selatan

TRIBUNNEWS.COM- PM Lebanon, Najib Mikati  umumkan kesiapan kerahkan pasukan bersenjata ke perbatasan selatan.

Perdana Menteri sementara Najib Mikati mengatakan tentara Lebanon akan dikerahkan ke perbatasan dengan Israel, dan presiden baru akan dipilih.

Perdana Menteri Sementara Lebanon Najib Mikati pada tanggal 30 September menegaskan komitmen pemerintahnya terhadap usulan gencatan senjata AS, Eropa, dan Arab serta untuk mengerahkan tentara Lebanon ke perbatasan Israel di bawah naungan Resolusi PBB 1701.

Dalam kunjungannya ke Ain al-Tineh, Mikati menegaskan bahwa Lebanon sepenuhnya mendukung isi pernyataan gencatan senjata dan menyebutnya sebagai sikap resmi pemerintah Lebanon.

Mikati juga menyatakan bahwa Ketua Parlemen Nabih Berri meyakinkannya bahwa setelah gencatan senjata tercapai, parlemen akan bersidang untuk memilih presiden baru.

Jabatan presiden telah kosong sejak Oktober 2022, saat masa jabatan Michel Aoun berakhir. Parlemen Lebanon telah berupaya, tetapi gagal, lebih dari selusin kali untuk menyetujui penggantinya. 

BERITA REKOMENDASI

Perdana Menteri Mikati juga mengonfirmasi kesiapan Lebanon untuk mengerahkan tentaranya di selatan Sungai Litani segera setelah gencatan senjata dicapai.

Pada tanggal 25 September, AS dan sekutu barat dan Arabnya merilis pernyataan yang menyerukan gencatan senjata tiga minggu antara Hizbullah dan Israel.

Australia, Kanada, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Arab Saudi, UEA, Inggris, dan Qatar semuanya menandatangani pernyataan tersebut, yang mereka katakan akan memungkinkan negosiasi yang mendorong Hizbullah untuk mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, serta mencapai gencatan senjata di Gaza.

"Sudah saatnya untuk menyelesaikan penyelesaian diplomatik yang memungkinkan warga sipil di kedua sisi perbatasan untuk kembali ke rumah mereka dengan aman," kata pernyataan itu.

Para pemimpin politik Israel dengan cepat menolak seruan gencatan senjata.

"Tidak akan ada gencatan senjata di wilayah utara. Kami akan terus berjuang melawan organisasi teroris Hizbullah dengan sekuat tenaga hingga kemenangan diraih dan penduduk wilayah utara dapat kembali ke rumah mereka dengan selamat," kata Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, melalui media sosial pada 26 September. 

Israel kemudian melancarkan kampanye pengeboman besar-besaran yang berhasil menewaskan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dan para pemimpin gerakan perlawanan Lebanon lainnya pada tanggal 27 September.

Militer Israel dilaporkan sedang mempersiapkan invasi darat ke Lebanon selatan.

Resolusi PBB 1701 disahkan setelah perang tahun 2006 antara Hizbullah dan Israel. Resolusi tersebut menyerukan agar pasukan Israel mundur sepenuhnya dari Lebanon selatan, agar Hizbullah menarik pasukannya ke daerah-daerah di balik Sungai Litani, dan agar tentara Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB, UNIFIL, dikerahkan di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel.

 


SUMBER: THE CRADLE

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas