Ada beberapa kasus yang berulang kali terjadi di mana pihak berwenang mencoba untuk menutup-nutupi sesuatu, dengan para pejabat yang terkadang menolak untuk menerima laporan dari para perempuan. "Kasus-kasus ini membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun untuk mencapai keadilan. Anda harus mulai memberikan keadilan, jika tidak, para penjahat akan semakin berani,” kata Kumari.

Perempuan Meksiko bangkit melawan feminisme

Di Meksiko, ratusan perempuan menjadi korban femisida setiap tahunnya, di mana mereka dibunuh karena mereka perempuan, dan biasanya dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan mereka.

Menurut data resmi, terdapat 827 kasus pembunuhan perempuan pada 2023, dengan jumlah kasus yang tidak dilaporkan kemungkinan jauh lebih tinggi. Para ahli mengaitkan tingginya angka pembunuhan perempuan di Meksiko dengan budaya maskulinitas yang mengakar kuat di negara itu dan sistem peradilan yang cukup bermasalah, di mana hanya memberikan perlindungan yang begitu sedikit untuk para perempuan.

Tingkat misogini yang mematikan dan mengkhawatirkan ini telah mendorong gerakan feminis di negara ini berkembang menjadi pemberontakan sosial, dalam beberapa tahun terakhir.

"Protes massa terhadap pembunuhan perempuan dan bentuk-bentuk kekerasan gender lainnya memainkan peran penting dalam memajukan kesadaran publik dan meminta pertanggungjawaban para pejabat,” kata pengacara AS Julie Goldscheid, seorang pakar kekerasan berbasis gender, kepada DW.

Tingginya perhatian publik juga semakin mendorong lembaga peradilan dan politisi untuk menangani masalah ini, tetapi langkah-langkah yang lebih efektif sejauh ini belum terwujud. Banyak warga Meksiko kini sedang fokus pada Claudia Sheinbaum, yang terpilih sebagai presiden perempuan pertama di negara itu pada Juni lalu. Sheinbaum mengumumkan niatnya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para perempuan Meksiko.

Jerman: Diperlukan lebih banyak reformasi

Pada 2013, perempuan Jerman mulai menggunakan tagar #aufschrei, atau "protes”, di media sosial untuk melaporkan pengalaman mereka tentang seksisme dan kekerasan yang mereka alami. Liputan berita darilaporan bertagar #aufschrei itu kemudian mendorong adanya diskusi mengenai topik tersebut di Jerman.

Hal ini kemungkinan mendorong beberapa perubahan setelahnya, seperti pil pencegah kehamilan yang tersedia tanpa resep sejak 2015, dan undang-undang tentang kejahatan seksual yang direformasi pada 2016.

Elke Ferner, Ketua PBB untuk perempuan Jerman, menjelaskan: "Prinsip 'tidak berarti tidak' berarti bahwa kejahatan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai pemerkosaan kini dinilai sebagai kasus pemerkosaan. Sebelumnya, jika seorang perempuan tidak secara eksplisit mengatakan tidak karena dia dalam keadaan syok atau tidak ingin membahayakan anak-anak di dekatnya, maka akan lebih sulit untuk mengklasifikasikannya sebagai pemerkosaan.”

Prinsip 'ya berarti ya', yang juga dibahas pada saat itu, akan menjadi lebih jelas, dengan mengasumsikan persetujuan dan bukan penolakan yang nyata, tambahnya.

Ferner percaya bahwa tugas yang paling mendesak dalam hal hak-hak perempuan dan perlindungan terhadap kekerasan adalah Undang-Undang Bantuan Kekerasan yang direncanakan. Hal ini akan memberikan para korban yang terdampak kekerasan dalam rumah tangga, hak hukum untuk mendapatkan konseling dan perlindungan, selain menetapkan pedoman seragam pertama untuk pendanaan tempat penampungan perempuan dan pusat-pusat konseling.

Menurut data resmi, 250.000 orang di Jerman menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tahun lalu, dan setiap dua atau tiga hari seorang perempuan meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan pasangannya.

Artikel ini diadaptasi dari bahasa Jerman