TRIBUNNEWS.COM - Parlemen Prancis pada hari Selasa waktu setempat (8/10/2024) memutuskan untuk menolak proposal pemakzulan Presiden Emmanuel Macron.

Dikutip dari Le Monde, keputusan tersebut, telah dikonfirmasi oleh seorang anggota parlemen dari partai sayap kiri di Prancis yang turut mendukung proposal tersebut. 

Seperti yang diketahui sebelumnya, Partai La France Insoumise (LFI) mengajukan proposal pemakzulan Emmanuel Macron pada bulan September lalu.

LFI menuduh Macron menghalang-halangi proses demokrasi dan politik di Prancis, setelah ia menggelar pemilihan parlemen secara mendadak pada 30 Juni dan 7 Juli lalu. 

Tindakan Macron tersebut, dinilai LFI sebagai upaya untuk menunda proses transmisi politik pasca pemilihan umum sekaligus mengabaikan hasilnya. 

Proposal LFI ini, sendiri sedari awal sudah mengalami penolakan dari sejumlah pihak.

Penolakan awal disampaikan oleh Komite Hukum Majelis Nasional pada pekan lalu.

Proposal pemakzulan LFI ini juga ditolak oleh Konferensi Presiden, yang terdiri dari presiden Parlemen Eropa dan pemimpin kelompok politik. 

Karena penolakan dari kedua badan pemerintahan tersebut, secara efektif proposal yang diwacanakan LFI itu, dinilai gagal.

Penolakan dari Majelis Nasional dan Konferensi Presiden ini, juga menjadikan proposal pemakzulan tersebut tidak dapat masuk dalam agenda pembahasan di Parlemen Prancis.

Sejumlah anggota parlemen dari LFI pun mengkritik keputusan ini.

Baca juga: Pemerintah Prancis Perpanjang Masa Deportasi Putra Osama bin Laden

Dalam sebuah konferensi pers, Mathilde Panot yang merupakan kader fraksi LFI menyayangkan penolakan proposal tersebut.

Ia menyatakan bahwa melalui penolakan tersebut, Macron seolah-olah diberikan 'perlindungan' untuk menghindari debat di Majelis Nasional mengenai perilakunya yang berbahaya dan tidak terduga.

Mathilde juga kembali menegaskan kembali kritik partainya terhadap sikap Macron yang dinilai tidak peduli terhadap hasil pemilihan.