"Saya berterima kasih kepada Presiden Ukraina dan [parlemen] Ukraina atas kepercayaan mereka. Namun dalam situasi ini, saya rasa sudah tepat untuk mengumumkan pengunduran diri [saya] dari jabatan Jaksa Agung," imbuhnya.

Kostin mengundurkan diri setelah pertemuan Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional, di mana Zelenskyy berjanji akan memeriksa semua sertifikat disabilitas serta proses pemberian disabilitas.

Banyak warga Ukraina yang ingin menghindarinya program wajib militer.

Mereka harus membayar uang dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan sertifikat medis dan dokumen registrasi militer yang ditujukan untuk pria yang berusaha menghindari wajib militer disita.

Dikutip dari Ukrinform, Dinas Keamanan Ukraina (SBU) mengatakan, oknum-oknum tersebut memberikan layanan kepada para penghindari wajib militer dengan mematok harga hingga 12.000 dolar AS atau setara dengan Rp 188 juta per orang.

Kelompok itu telah mendapatkan uang 'jasa' sekitar 1 juta dolar AS atau Rp 15,6 miliar.

SBU mengungkapkan, belum lama ini telah menangkap sindikat yang meloloskan penghindar wajib militer.

Sebanyak 14 orang yang ditangkap ini bekerja secara profesional namun ilegal.

Mereka mengeluarkan sertifikat medis serta dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk menghindari wajib militer.

"Setidaknya dalam penggeledahan, aparat menemukan sebanyak 1.000 lembar sertifikat. Sebanyak 250 segel dan stempel palsu disita, bersama dengan uang yang diyakini diperoleh melalui cara-cara ilegal," kata petugas SBU.

Petugas juga menemukan sejumlah uang yang diyakini berasal dari kegiatan ilegal itu.

Menurut materi kasus, para tersangka membantu para penghindar wajib militer menghindari wajib militer dengan menggunakan dokumen palsu dari komisi medis militer (MMC).

Untuk mencapai hal ini, anggota kelompok kriminal tersebut mendirikan fasilitas percetakan bawah tanah di rumah mereka tempat mereka membuat sertifikat MMC palsu yang menunjukkan ketidaklayakan untuk dinas karena alasan kesehatan.

Pemalsuan yang telah selesai diserahkan ke Pusat Perekrutan Teritorial (TRC) untuk menghapus para penghindar wajib militer dari catatan militer.