TRIBUNNEWS.COM - Vassily Nebenzia, Wakil Tetap Federasi Rusia di PBB, mempertanyakan mengapa sekutunya seperti Korea Utara tidak dapat membantu Rusia dalam perangnya melawan Ukraina mengingat negara-negara Barat mengklaim memiliki hak untuk membantu Ukraina.

Ia menghadapi argumen tajam pada pertemuan Dewan Keamanan PBB dari Amerika Serikat (AS), Inggris, Korea Selatan, Ukraina dan negara-negara lain, yang semuanya menuduh Rusia melanggar resolusi PBB dan Piagam pendirian PBB karena mengerahkan tentara Korea Utara (DPRK) untuk membantu Rusia.

"Interaksi militer Rusia dengan Korea Utara tidak melanggar hukum internasional," kata Vassily Nebenzia di hadapan Dewan Keamanan PBB, Rabu (30/10/2024).

Ia bertanya kepada hadirin, mengapa Rusia tidak boleh mendapat bantuan dari Korea Utara padahal Ukraina mendapat bantuan dari AS dan sekutu Baratnya.

"Bahkan jika semua yang dikatakan tentang kerja sama antara Rusia dan Korea Utara oleh rekan-rekan Barat kita itu benar, mengapa Amerika Serikat dan sekutunya mencoba memaksakan logika keliru kepada semua orang bahwa mereka berhak membantu rezim (Presiden Ukraina) Zelensky ... dan sekutu Rusia tidak berhak melakukan hal serupa," lanjutnya, dikutip dari Reuters.

Sementara itu, Duta Besar Ukraina di PBB menanggapi pernyataan itu dengan mengatakan tidak ada sekutu Ukraina yang dikenai sanksi PBB.

"Tidak ada satu pun negara yang memberikan bantuan kepada Ukraina yang dikenai sanksi Dewan Keamanan," kata Sergiy Kyslytsya, Duta Besar Ukraina untuk PBB.

"Menerima bantuan dari Korea Utara yang mendapat sanksi penuh merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB," imbuhnya. 

"Mengirim pasukan Korea Utara untuk mendukung perang agresi Rusia terhadap Ukraina merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional," lanjutnya.

Korea Utara telah berada di bawah sanksi Dewan Keamanan PBB sejak 2006 dan tindakannya terus diperkuat selama bertahun-tahun dengan tujuan menghentikan pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik.

Korea Selatan juga mengomentari Rusia di Dewan Keamanan PBB.

Baca juga: AS Ancam Kim Jong Un: Jika Tentara Korea Utara Masuk ke Ukraina, Kami akan Kembalikan Mayatnya

"Mendukung tindakan agresi, yang sepenuhnya melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB, adalah tindakan ilegal," kata Joonkook Hwang, Duta Besar Korea Selatan untuk PBB, dikutip dari Al Arabiya.

"Setiap kegiatan yang melibatkan pengiriman pasukan DPRK ke Rusia jelas merupakan pelanggaran terhadap berbagai Resolusi Dewan Keamanan PBB," lanjutnya.

Sekitar 10.000 tentara Korea Utara sudah berada di Rusia timur dan tampaknya mereka akan digunakan untuk mendukung operasi tempur di wilayah Kursk Rusia, dekat perbatasan dengan Ukraina, menurut pernyataan Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, pada Rabu (30/10/2024).

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Rusia dan Ukraina