TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, mengecam Israel atas perintah pemindahan paksa warga sipil.

Terbaru, pemindahan paksa ditujukan kepada warga di 10 kota dan desa, bersama dengan perintah baru untuk Kota Baalbek, Ain Bourday, dan Duris.

"Ancaman yang dikeluarkan oleh musuh Israel terhadap warga sipil Lebanon untuk mengungsi dari seluruh kota dan mengusir mereka dari daerah dan rumah mereka, merupakan kejahatan perang tambahan yang ditambahkan pada serangkaian kejahatan yang dilakukan oleh musuh Israel, termasuk pembunuhan, penghancuran, dan sabotase," katanya, Kamis (31/10/2024), dilansir Al Jazeera.

Mikati mengatakan ia telah menyampaikan posisi ini kepada semua badan diplomatik.

Ia juga telah menyerukan peningkatan tekanan politik untuk menghentikan agresi mematikan Israel.

Selain itu, Najib Mikati telah bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) Lisa Johnson dan utusan Mesir Alaa Moussa sebagai bagian dari upayanya untuk mencapai gencatan senjata bagi Lebanon.

Upaya Gencatan Senjata

Sementara itu, Najib Mikati mengatakan utusan AS Amos Hochstein telah memberi isyarat selama panggilan telepon hari Rabu bahwa gencatan senjata dalam perang Israel-Hizbullah mungkin terjadi sebelum pemilihan umum AS yang diadakan pada 5 November 2024.

"Panggilan hari ini dengan Hochstein memberi kesan kepada saya bahwa mungkin kita bisa mencapai gencatan senjata dalam beberapa hari mendatang, sebelum tanggal lima November," kata Najib Mikati, Kamis, dikutip dari Arab News.

Adapun Pemimpin baru Hizbullah Naim Qassem pada hari Rabu mengatakan kelompok itu akan menyetujui gencatan senjata dengan Israel dengan persyaratan yang dapat diterima.

Namun, Qassem menambahkan bahwa kesepakatan yang layak belum disajikan.

Baca juga: Oktober Diklaim jadi Bulan Paling Kelam Israel: 64 Tentara Tewas dalam Perang di Gaza dan Lebanon

Di sisi lain, Mikati mengatakan Hizbullah tidak lagi menghubungkan gencatan senjata di Lebanon dengan gencatan senjata di Gaza, namun mengkritik kelompok itu atas pembatalan yang "terlambat".

Sebelumnya, Hizbullah telah berulang kali menyatakan bahwa mereka hanya akan menghentikan serangannya terhadap Israel jika gencatan senjata dicapai di Gaza.

Namun, Qassem pada hari Rabu mengatakan kelompok itu akan menerima gencatan senjata dengan syarat yang dianggap "tepat dan sesuai," tanpa menyebutkan wilayah Palestina.

Mikati mengatakan gencatan senjata akan dikaitkan dengan penerapan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakhiri perang tahun 2006 antara Israel dan Hizbullah.