Spanyol Tolak Izin Berlabuh bagi Kapal Kargo AS yang Bawa Senjata yang akan Menuju Israel

TRIBUNNEWS.COM- Pemerintah Spanyol telah menolak izin berlabuh bagi dua kapal kargo yang berasal dari AS dan diduga mengangkut senjata untuk Israel.

Pada tanggal 7 November, juru bicara Kementerian Luar Negeri Spanyol mengatakan kepada El Pais bahwa Maersk Denver, yang meninggalkan New York pada tanggal 31 Oktober, dan Maersk Seletar, yang meninggalkan New York pada tanggal 4 November, “tidak akan berhenti di Spanyol.”

Anggota parlemen Enrique Santiago sebelumnya telah meminta jaksa agung untuk mengambil tindakan “mengingat kedatangan dua kapal kargo dari Amerika Serikat yang menuju Israel pada tanggal 9 dan 14 bulan ini, yang akan transit melalui [Pelabuhan] Algeciras,” dengan peringatan bahwa kedatangan mereka akan merupakan pelanggaran hukum pidana negara tersebut.

Pada bulan Mei, Madrid mengumumkan akan melarang kapal-kapal yang memuat perlengkapan militer yang ditujukan untuk Israel berlabuh di pelabuhannya. 

Namun, awal minggu ini, sebuah penyelidikan oleh Progressive International dan Gerakan Pemuda Palestina (PYM) mengungkapkan bahwa sedikitnya 25 pengiriman senjata AS yang ditujukan untuk Israel antara bulan Mei dan September tahun ini berhenti di Pelabuhan Algeciras.

"Kami sedang mempelajari informasi tersebut dengan kementerian yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pemasukan barang ke wilayah nasional untuk mengklarifikasi apa yang terjadi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri kepada media dalam menanggapi penyelidikan tersebut. 

"Jika informasi tersebut dikonfirmasi, semua tindakan yang diperlukan akan diambil. Kementerian Luar Negeri telah dan terus mengajukan permohonan berulang kali untuk memperketat pengawasan guna memastikan kepatuhan yang ketat terhadap keputusannya tentang masalah ini."

"Kami dapat dengan jelas menyatakan bahwa Spanyol melanggar hukum," kata anggota Parlemen Eropa Irene Montero tentang pengungkapan tersebut. 

"Pasal 8.1 Undang-Undang 53/2007 tentang Perdagangan Senjata Luar Negeri menyatakan bahwa otorisasi untuk pengiriman material militer harus ditangguhkan apabila ada 'indikasi rasional' bahwa material tersebut akan digunakan untuk memperburuk konflik, dengan cara yang bertentangan dengan martabat manusia, atau dalam pelanggaran hak asasi manusia."

“Ini berarti bahwa meskipun tujuan resmi perlengkapan militer tersebut bukan Israel, jika ada indikasi bahwa perlengkapan tersebut dapat mencapai Israel dan digunakan dengan cara yang melanggar hak asasi manusia, pemerintah Spanyol juga harus melarang pengiriman senjata tersebut,” imbuh Moreno.

Minggu lalu, Madrid membatalkan kontrak pembelian amunisi untuk pasukan polisi Garda Sipil dari perusahaan pertahanan Israel. 

“Pemerintah Spanyol tetap berkomitmen untuk tidak menjual senjata ke negara Israel sejak konflik bersenjata meletus di wilayah Gaza … Meskipun dalam kasus ini pembelian amunisi, Kementerian Dalam Negeri telah memulai prosedur administratif untuk membatalkan pembelian tersebut,” demikian pengumuman Kementerian Dalam Negeri Spanyol.

SUMBER: The Cradle