TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Israel telah menyetujui resolusi untuk memutuskan hubungan dengan kantor berita Israel Haaretz.

Pemerintah meminta kepada semua organisasi yang didanai pemerintah untuk menghentikan komunikasi dengan Haaretz dan menarik iklan dari surat kabar tersebut.

"Pemerintah "tidak akan menandatangani kontrak baru dengan Haaretz, termasuk langganan individu untuk pegawai negeri, atau memperbarui kontrak apa pun yang ada; semua perjanjian saat ini dengan Haaretz, termasuk langganan pribadi, akan dibatalkan jika secara hukum memungkinkan", tulis kantor Menteri Komunikasi Shlomo Karhi, dikutip dari Middle East Eye.

"Badan Periklanan Pemerintah juga diminta untuk mengarahkan Haaretz agar menghentikan semua iklan, termasuk pemberitahuan resmi, terlepas dari status pembayaran dan meminta pengembalian uang untuk semua pembayaran yang ada. Tidak boleh ada iklan lebih lanjut yang dipasang dalam publikasi tersebut," tambahnya.

Menurut klaim pemerintah Israel, media Hareetz dinilai telah menulis banyak artikel yang dianggap tidak sesuai dengan kenyataan.

Mereka menyorot artikel yang ditulis oleh salah satu penulis media Haaretz.

"Banyak artikel yang telah melukai legitimasi negara Israel dan haknya untuk membela diri, dan khususnya pernyataan yang dibuat di London oleh penerbit Haaretz Amos Schocken yang mendukung dan menyerukan penerapan sanksi terhadap pemerintah," klaim pemerintah Israel, dikutip dari Al Jazeera.

Sebelumnya, Shocken telah mengahadapi kritik dari pemerintah Israel pada awal bulan ini.

Di mana ia menulis komentar tentang pejuang kemerdekaan Palestina.

Resolusi tersebut yang ditambahkan ke agenda rapat kabinet pada menit terakhir, didukung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Tanggapan Haaretz

Haaretz dengan tegas membantah resolusi tersebut.

Baca juga: Bongkar Borok IDF Jadikan Warga Sipil Gaza Tameng Manusia, Media Israel Haaretz Ungkap Detailnya

Menurut Haaretz, Schocken tidak bersalah dan tidak terlampau jauh dalam penulisan artikelnya.

Haaretz juga menganggap bahwa resolusi ini mengancam dan memboikot media mereka.

“Resolusi oportunis untuk memboikot Haaretz, yang disahkan dalam pertemuan pemerintah hari ini tanpa tinjauan hukum apa pun dan langkah lain dalam perjalanan Netanyahu untuk membongkar demokrasi Israel," jelasnya.

Langkah ini dinilai sebagai cara Netanyahu dalam memboikot media Israel yang membongkar fakta pemerintahan.

"Seperti teman-temannya [Presiden Rusia Vladimir] Putin, [Presiden Turki Recep Tayyip] Erdogan, dan [Perdana Menteri Hungaria Viktor] Orban, Netanyahu berusaha membungkam surat kabar yang kritis dan independen. Haaretz tidak akan menolak dan tidak akan berubah menjadi pamflet pemerintah yang memuat pesan-pesan yang disetujui oleh pemerintah dan pemimpinnya," tambah media tersebut.

Ini bukan pertama kalinya Karhi meminta pemerintah Israel memboikot Haaretz.

Tahun lalu, Karhi mendekati sekretaris kabinet Israel dengan rancangan resolusi untuk menghentikan semua langganan Haaretz oleh pegawai negara, termasuk tentara.

(Tribunnews.com/Farrah)