TRIBUNNEWS.COM - Para ahli mengungkapkan surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, bisa menjadi awal kemungkinan pemimpin Israel lainnya menghadapi pengadilan.

Hal tersebut diungkapkan oleh seorang profesor hukum internasional di Universitas Queen Mary London.

Ia yakin ini bisa kemungkinan besar pemimpin atau pejabat Israel lainnya akan menghadapi hal yang sama.

Menurutnya, Netanyahu tidak berjalan sendiri dalam pemerintahan ini.

"Jelas bahwa meskipun Netanyahu dan Gallant berada di puncak perangkat pengambil keputusan dan pembuat kebijakan, ada beberapa politisi dan personel militer berpangkat tinggi lainnya yang terlibat dalam kelaparan dan serangan sistematis terhadap perawatan kesehatan," kata Gordon, dikutip dari Anadolu Anjansi.

Gordon mengatakan kemungkinan ini bisa terjadi kepada pejabat Israel lainnya dalam waktu dekat.

"Saya tidak akan terkejut jika dalam beberapa bulan mendatang atau bahkan tahun mendatang, akan ada surat perintah terhadap kepala staf, mungkin beberapa jenderal lainnya, menteri pertahanan saat ini, dan mungkin menteri lainnya," jelasnya.

Senada dengan Gordon, pakar hukum lainnya, Michael Becker, mengatakan penyelidikan yang berlangsung bisa menjadi indikator apa yang mungkin terjadi selanjutnya.

"Ini bisa berarti tuntutan tambahan diajukan terhadap Netanyahu dan Gallant. Ini juga bisa berarti permintaan baru untuk surat perintah penangkapan terhadap calon terdakwa lainnya," kata Becker.

Backer mengatakan, ICC mungkin saat ini menyimpan banyak nama yang bisa saja mendapatkan hal yang sama seperti Netanyahu dan Gallant.

"Mungkin ada banyak sekali kandidat yang mungkin ingin diajukan oleh pengadilan," tambahnya.

Menurutnya, saat ini apa yang dilakukan ICC sudah merupakan langkah yang tepat.

Baca juga: Eks Menhan Israel, Yoav Gallant Berniat Kunjungi AS Meski Ada Surat Perintah Penangkapan ICC

"Untuk tahap awal, upaya terpadu untuk memfokuskan upaya mereka pada kepemimpinan, dan orang-orang yang paling bertanggung jawab dalam membuat keputusan kebijakan tentang cara melakukan operasi di Gaza," jelasnya.

"Tentu saja ada kemungkinan orang lain bisa menjadi target atau subjek surat perintah penangkapan," tambah Becker.

Tak Hanya Israel, Sekutunya Juga Akan Berdampak

Menurut para ahli, surat perintah ICC ini juga akan menjadi masalah hukum bagi pemerintah Barat yang mendukung Israel.

"Majelis praperadilan telah membuka jalan bagi serangkaian petisi hukum lainnya di pengadilan domestik, khususnya di Eropa, di mana negara-negara terus mengirim senjata ke Israel,” jelas Gordon.

Seperti yang diketahui, negara-negara sekutu Israel banyak yang melanggar hukum mereka sendiri.

Mereka terus mengirim persenjataa kepada Israel.

"Ada kemungkinan besar, menurut putusan majelis praperadilan, bahwa Israel telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan,” jelasnya.

"Oleh karena itu, dengan terus memperdagangkan senjata dengan Israel, negara-negara ini berada dalam bahaya terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, dan itu melanggar hukum mereka sendiri," tambahnya.

Sebagai informasi, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang pada Kamis, lalu.

(Tribunnews.com/Farrah Putri)

Artikel Lain Terkait ICC dan Benjamin Netanyahu