Media Asing Soroti Peran Prabowo, Megawati, dan Jokowi dalam Pilkada 2024
Rakyat Indonesia akan memilih 37 gubernur, 93 wali kota, dan 415 bupati di 38 provinsi, kecuali Yogyakarta karena dipimpin oleh seorang sultan.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Media asing turut menyorot Pemilihan Kepada Daerah atau Pilkada Serentak 2024 yang digelar Indonesia pada Rabu (27/11/2024).
Salah satunya yakni Channel News Asia (CNA), yang memberi judul laporan mereka: "IN FOCUS: High stakes in Indonesia’s regional elections for Prabowo, Megawati amid power play" yang tayang pada Rabu, 20 November 2024.
Apa saja yang disorot oleh media asal Singapura itu? Tribunnews.com telah merangkumnya dalam artikel berikut ini.
"Pilkada Serentak 2024 merupakan yang terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan 545 posisi yang diperebutkan," ungkap CNA.
Meskipun Pilkada Serentak 2024 kurang mendapat perhatian internasional dibandingkan pemilu presiden dan legislatif, pemilu ini tetap krusial.
Rakyat Indonesia akan memilih 37 gubernur, 93 wali kota, dan 415 bupati di 38 provinsi, kecuali Yogyakarta yang tidak memilih gubernur karena dipimpin oleh seorang sultan.
Pemimpin daerah yang terpilih akan berperan penting dalam menggerakkan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Ke depannya, mereka juga bakal menentukan hubungan antara pemerintah nasional dan daerah.
"Para pemimpin daerah memiliki pengaruh dalam menarik investasi asing dan menjalin kemitraan lintas batas," ungkap Made Supriatma, pakar politik dari ISEAS-Yusof Ishak Institute.
CNA juga menyoroti sejumlah isu penting mencuat menjelang pemilihan.
Di antaranya termasuk pengentasan kemiskinan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur.
"Isu-isu ini sangat lokal dan harus ditangani oleh para kandidat," kata Supriatma, yang dikutip CNA.
Baca juga: Suami Bersaing dengan Gilang Dirga-Jeje di Pilkada Bandung Barat, Istri Hengky Kurniawan Beri Doa
Di Jakarta, misalnya, masalah kemacetan lalu lintas dan polusi udara menjadi perhatian utama.
Selain itu, kota ini akan kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara kepada Nusantara di Kalimantan Timur, meskipun tanggal pastinya belum ditentukan.
Di daerah kaya mineral seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, pemimpin daerah dihadapkan pada tantangan mengelola sumber daya dengan bijak.
"Kepentingan bisnis dan pemilu daerah tidak bisa dipisahkan," ujar Titi Anggraini, dosen hukum pemilu di Universitas Indonesia.
Kelompok bisnis mendukung beberapa kandidat untuk memastikan keamanan investasi mereka, seperti dukungan pengusaha untuk calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil.
Pemilihan daerah kali ini juga menampilkan perluasan permainan kekuasaan oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.
KIM Plus, yang terdiri dari beberapa partai, termasuk Golkar dan Partai Gerindra, berupaya merebut kekuasaan dari PDIP yang merupakan partai terbesar di Indonesia.
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun tidak berpartai, masih memiliki pengaruh besar di Jawa dan mendukung calon dari KIM Plus.
"Hal ini meningkatkan taruhan di beberapa medan pertempuran di mana anggota KIM Plus mencoba merebut benteng PDIP," tambah Supriatma.
Dengan pemilihan daerah yang hanya sembilan bulan setelah pemilihan presiden dan legislatif, semua mata tertuju pada hasil pemilihan ini, yang dapat memengaruhi dinamika politik Indonesia ke depan.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)