TRIBUNNEWS.COM - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mencabut deklarasi darurat militer yang diumumkan beberapa jam lalu pada Rabu (4/12/2024) WIB atau Selasa (3/12/2024) waktu setempat.

Hal ini karena anggota parlemen menolak langkah tersebut menyusul sumpah Yoon untuk melenyapkan pasukan "antinegara" dalam tantangan serius terhadap parlemen negara tersebut, yang ia tuduh bersimpati dengan Korea Utara. 

Deklarasi Selasa malam itu ditentang secara vokal oleh juru bicara Parlemen dan bahkan pemimpin partai Yoon sendiri, Han Dong-hoon, yang telah berselisih dengan presiden mengenai penanganannya terhadap skandal baru-baru ini, Reuters melaporkan. 

Tak lama setelah Yoon membuat pengumumannya, orang-orang mulai berkumpul di luar gedung Parlemen, beberapa dari mereka berteriak.

 "Cabut darurat militer!"

Berdasarkan hukum Korea Selatan, presiden harus mencabut darurat militer jika parlemen menuntutnya dengan suara mayoritas. 

Seluruh 190 anggota parlemen yang berpartisipasi dalam pemungutan suara mendukung pencabutan darurat militer.

Rekaman televisi menunjukkan tentara yang ditempatkan di parlemen meninggalkan lokasi setelah pemungutan suara.

Sekretaris Pers Pentagon Mayjen Pat Ryder mengatakan Menteri Pertahanan Lloyd Austin sedang memantau situasi dan bahwa pasukan AS sedang berhubungan erat dengan rekan-rekan mereka di Korea Selatan. 

"Pemerintah AS secara umum tengah menjalin kontak dengan Republik Korea," kata Ryder kepada wartawan. 

Ryder tidak mengetahui adanya perubahan pada postur pasukan untuk 28.500 personel militer AS yang ditempatkan di negara tersebut. 

Baca juga: Apa Itu Darurat Militer yang Terjadi di Korea Selatan? Mengapa Bisa Terjadi?

Dalam pidato yang disiarkan langsung larut malam di YTN, Yoon mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan drastis untuk melindungi kebebasan Korea Selatan dan tatanan konstitusional.

Ia mengatakan partai-partai oposisi telah menyandera proses parlementer dan membawa negara itu ke dalam krisis.

"Saya nyatakan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang merdeka dari ancaman pasukan komunis Korea Utara, untuk membasmi pasukan anti-negara pro-Korea Utara yang tercela yang merampok kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita, dan untuk melindungi tatanan konstitusional yang bebas," katanya.