TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Perdana Menteri Prancis, Michel Barnier, runtuh setelah kalah dalam mosi tidak percaya di Majelis Nasional pada Rabu (4/12/2024).

PM Prancis Michel Barnier digulingkan setelah 331 dari 577 anggota parlemen memberikan suara menentang pemerintah.

Jumlah tersebut melebihi jumlah minimum 288 yang dibutuhkan untuk menyingkirkan pemerintahan Michel Barnier.

Pemerintahan Michel Barnier digulingkan hanya tiga bulan setelah ia menjalankan tugasnya sebagai Perdana Menteri.

Ia digulingkan setelah berusaha menerapkan penghematan anggaran untuk memperbaiki negara yang mengalami defisit yang sangat besar.

Selama sesi debat sebelum pemungutan suara, Michel Barnier berpendapat usulan itu akan membuat segalanya lebih serius dan sulit.

"Publik berada dalam kondisi yang sangat rumit dan kenyataan anggaran tidak akan hilang begitu saja dengan keajaiban mosi tidak percaya," kata Michel Barnier.

"Pemerintahan berikutnya juga harus menghadapi kenyataan ini. Utang akan selalu ada," tegasnya.

Sebelumnya, Michel Barnier menggunakan Pasal 49.3 Konstitusi untuk meloloskan rancangan undang-undang (RUU) anggaran jaminan sosial yang kontroversial pada hari Senin (2/12/2024), dikutip dari CNBC.

Ia juga menangguhkan sidang Majelis Nasional tanpa perdebatan.

Anggota parlemen dari partai kiri dan kanan mengutuk tindakan tersebut, dengan kedua belah pihak mengajukan mosi tidak percaya untuk menggulingkan pemerintah.

Baca juga: Mosi Tidak Percaya di Prancis Bisa Gulingkan Pemerintahan Michel Barnier, Macron Sinis ke Parlemen

Tanggapan Kantor Presiden Prancis Macron

Menyusul keputusan tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron akan menyampaikan pidato hari ini.

"Presiden Prancis Emmanuel Macron akan berpidato kepada rakyat pada Kamis malam setelah pemungutan suara," kata kantor presiden dalam pernyataan, Rabu.

Emmanuel Macron kemungkinan segera mencalonkan PM baru.