TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, baru-baru ini menyoroti keterlibatan Amerika Serikat (AS) dan Inggris dalam konflik Suriah.

Dalam sebuah wawancara dengan jurnalis AS, Tucker Carlson, Lavrov mengungkapkan bahwa Rusia memiliki bukti yang menunjukkan dukungan AS dan Inggris kepada kelompok militan yang terafiliasi dengan Al-Qaeda di wilayah tersebut.

Apa yang Diungkapkan Lavrov tentang Keterlibatan AS dan Inggris?

Dalam wawancaranya yang ditayangkan pada 5 Desember 2024, Lavrov menyatakan, "Ya, kami punya beberapa informasi. Informasi yang beredar dan sudah menjadi domain publik menyebutkan antara lain Amerika, Inggris, dan beberapa orang mengatakan Israel tertarik untuk memperburuk situasi ini." Ia menekankan bahwa Suriah adalah arena konflik yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda.

Kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhat al-Nusra, baru-baru ini melancarkan serangan dari Idlib dan berhasil menguasai wilayah Aleppo dan Hama.

Lavrov mengkritik tindakan AS yang melatih kelompok separatis Kurdi di wilayah timur Suriah, yang menurutnya memanfaatkan keuntungan dari penjualan minyak dan gandum.

Apa Peran Rusia, Iran, dan Turki dalam Konteks Ini?

Lavrov juga menegaskan peran Rusia, Iran, dan Turki sebagai penengah dalam gencatan senjata di Suriah.

Sejak 2017, ketiga negara ini telah berusaha mencari solusi damai dalam konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini.

"Saya telah berbicara dengan Menlu Turki dan Iran dan berencana untuk bertemu kembali dengan mereka pada hari Jumat di sebuah konferensi di Qatar," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan ketat dari kesepakatan mengenai Idlib, yang merupakan lokasi munculnya para teroris.

Menurutnya, situasi ini memerlukan perhatian dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat untuk mencari penyelesaian yang berkelanjutan.

Apa yang Terjadi di Suriah Saat Ini?

Dalam perkembangan terbaru di Suriah, oposisi bersenjata mengeklaim telah menguasai ibu kota, Damaskus, dan menyatakan kota tersebut bebas dari rezim Bashar al-Assad.

Pengumuman ini memicu perayaan di jalan-jalan Damaskus dan Aleppo.

Kepala HTS, Abu Mohammed al-Julani, mengatakan bahwa semua pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga-lembaga publik dan harus tetap di bawah pengawasan mantan perdana menteri hingga ada penyerahan resmi.

Perdana Menteri Mohammad Ghazi al-Jalali tetap berada di Damaskus dan berkomitmen untuk memastikan lembaga-lembaga publik berfungsi dengan baik.

Sebelumnya, oposisi Suriah juga mengeklaim bahwa mereka telah merebut kota Homs, yang dikenal sebagai ibu kota revolusi melawan al-Assad.

Siapa Bashar al-Assad dan Apa Dampaknya?

Bashar al-Assad, yang telah memerintah Suriah sejak tahun 2000 setelah kematian ayahnya, Hafez al-Assad, telah menghadapi kritik internasional akibat berbagai pelanggaran hak asasi manusia selama masa pemerintahannya.

Sejak perang sipil pecah pada tahun 2011, rezim al-Assad dituduh menggunakan senjata kimia dan melakukan penindasan terhadap suku Kurdi.

Kekuasaan al-Assad yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade kini semakin terancam dengan meningkatnya perlawanan dari kelompok oposisi.

Dengan semua dinamika ini, Lavrov menekankan bahwa situasi di Suriah dan ketegangan internasional yang lebih luas memerlukan perhatian dan kerjasama dari semua pihak untuk mencapai penyelesaian yang damai dan adil.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).