Operasi Militer Suriah Tekankan Peran Penting Lindungi Para Profesional Media dan Pastikan Kebebasan

TRIBUNNEWS.COM- Administrasi Operasi Militer Suriah menekankan peran penting dalam melindungi para profesional media dan memastikan kebebasan mereka untuk bekerja dalam pelayanan kepada negara dan masyarakat.

Administrasi Operasi Militer di Suriah mengumumkan pada hari Senin bahwa pasukannya hampir menyelesaikan kendali atas ibu kota, Damaskus, dan menjaga properti publik.

Administrasi Operasional mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa "pemerintah baru akan memulai pekerjaannya segera setelah pembentukannya."

Sementara itu, sumber media melaporkan pemilihan Mohammad al-Bashir, kepala Pemerintahan Keselamatan yang berafiliasi dengan oposisi, untuk memimpin pemerintahan Suriah baru guna mengawasi fase transisi.  

Pemerintah menghimbau masyarakat untuk "mengabaikan laporan palsu yang mengklaim keberadaan penjara bawah tanah atau tersembunyi," dan menekankan bahwa "semua penjara di Suriah telah dibuka sepenuhnya."

Ia juga mengumumkan penangkapan sejumlah orang yang menghasut sektarianisme di antara massa dan mengancam warga negara dan kaum minoritas, dan bersumpah untuk menindak tegas setiap upaya untuk menebar perpecahan atau mengeluarkan ancaman, karena tanah air adalah milik semua orang, dan kami akan menjaga persatuannya dan keamanan warga negaranya."

Selain itu, Administrasi Operasional mengatakan pihaknya melarang keras segala bentuk pelecehan terhadap jurnalis yang bekerja untuk TV Suriah, Radio Suriah, dan halaman media sosial, serta segala bentuk ancaman terhadap mereka dalam situasi apa pun, dan berjanji akan memberikan hukuman setahun penjara bagi siapa pun yang melanggar keputusan tersebut.

Pemerintah menekankan peran penting dalam melindungi para pekerja media dan memastikan kebebasan mereka untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan masyarakat, dengan menyatakan, “Transparansi adalah pendekatan kami, dan kami berkomitmen untuk mengubah masa lalu demi membangun masa depan yang lebih baik.”

Secara terpisah, Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral Suriah meminta semua pekerja di lokasi produksi untuk kembali ke tempat kerja mereka mulai Selasa.  

Oposisi Suriah mengusulkan rencana transisi 18 bulan

Pada hari Minggu, Hadi al-Bahra, kepala oposisi utama Suriah di luar negeri, mengatakan kepada Reuters di sela-sela Forum Doha bahwa Suriah harus menjalani masa transisi selama 18 bulan untuk menciptakan "lingkungan yang aman, netral, dan tenang" untuk pemilihan umum yang bebas.  

Dalam perkembangan monumental di Timur Tengah , kelompok bersenjata, yang sekarang bertindak sebagai pasukan pemerintah transisi Suriah, merebut kendali Damaskus pada hari Minggu, memaksa Presiden Bashar al-Assad melarikan diri setelah lebih dari 13 tahun perang dilancarkan di negara tersebut.   

Al-Bahra, presiden Koalisi Nasional Suriah, mengusulkan agar Suriah merancang konstitusi baru dalam waktu enam bulan, dengan referendum sebagai dasar untuk pemilihan pertama di bawah kerangka kerja baru.

"Konstitusi akan mengatakan, apakah kita akan memiliki sistem parlementer, sistem presidensial, atau sistem campuran? Dan berdasarkan ini, kita menyelenggarakan pemilu dan rakyat memilih pemimpin mereka," jelas al-Bahra.

SUMBER: AL MAYADEEN