TRIBUNNEWS.COM - Pemberontak Suriah telah menunjuk Mohammed Al-Bashir sebagai Perdana Menteri transisi Suriah.

Pernyataan tersebut diumumkan melalui akun Telegram televisi pemerintah pada hari Selasa (10/12/2024).

Mohammed al-Bashir akan mengemban tugas barunya selama tiga bulan ke depan.

"Komando umum telah menugaskan kami untuk menjalankan pemerintahan transisi hingga 1 Maret," kata sebuah pernyataan yang dikaitkan dengan al-Bashir di akun Telegram televisi pemerintah, dikutip dari The New Arab.

Setelah resmi ditunjuk jadi PM sementara, Mohammed Al-Bashir menggelar pidato singkat.

Ia mengatakan tugas pertamanya adalah menggelar rapat kabinet.

“Hari ini kami menggelar rapat kabinet yang melibatkan tim dari Pemerintah Keselamatan yang bekerja di Idlib dan sekitarnya, serta pemerintah rezim terguling,” katanya, dikutip dari Al-Arabiya.

Dalam pertemuan tersebut, kabinet akan membahas tentang pemerintahan baru.

“Pertemuan itu bertemakan serah terima berkas dan lembaga untuk mengurus pemerintahan," jelasnya.

Selama menjabat sebagai PM sementara, Al-Bashir dikabarkan akan mengemban beberapa tugas yaitu membubarkan dinas keamanan hingga meninjau dinas militer.

Tidak hanya itu, Al-Bashir juga harus menjaga keamanan, menyediakan layanan, dan menjamin kelancaran transisi pemerintahan.

Baca juga: Pesawat Tempur Israel Gempur Suriah saat Pasukan Zionis Bergerak Maju, Lancarkan Serangan Udara

Dalam pemerintahan sementara ini juga akan dibantu oleh Menteri dari Pemerintahan Keselamatan Suriah (SGG), yang dipimpin al-Bashir.

Sebelumnya, tugas SGG yang didiriikan pada tahun 2017 oleh HTS dan pasukan oposisi Suriah adalah menguasai sebagian besar wilayah barat laut Suriah di tengah perang saudara.

Tujuan mereka adalah membantu orang-orang di daerah yang dikuasai pemberontak yang terputus dari layanan pemerintah.