Uni Eropa akan Evaluasi Ulang Kebijakan Terkait Suriah Setelah Bashar Assad Lengser

TRIBUNNEWS.COM- Juru Bicara Komisi Eropa Anouar El Anouni menyerukan agar tindakan difokuskan pada retorika dan memperingatkan agar tidak mengambil keputusan terlebih dahulu menjelang Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa mendatang.

Juru Bicara Komisi Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Anouar El Anouni menyatakan pada hari Selasa bahwa Uni Eropa akan mengevaluasi langkah selanjutnya mengenai sikap blok tersebut terhadap kepemimpinan baru Suriah dalam koordinasi dengan negara-negara anggotanya, seraya menambahkan bahwa diskusi tersebut juga akan melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Beberapa negara anggota telah mengumumkan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan kelompok oposisi Suriah yang mengambil alih kekuasaan atas dasar hak asasi manusia yang fundamental". 

"Mengenai UE, langkah selanjutnya akan dibahas oleh negara-negara anggota serta dalam kerangka kerja lain, termasuk PBB, karena HTS [Hay'at Tahrir al-Sham] berada di bawah sanksi PBB. Kami akan menilai perilaku aktual, bukan hanya kata-kata, dari mereka yang menjalankan tanggung jawab, dan kemudian negara-negara anggota akan memutuskan langkah selanjutnya," kata Anouni dalam pengarahan siang hari.

Juru bicara tersebut juga menghimbau agar tidak "berprasangka" terhadap keputusan yang mungkin diambil selama Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa mendatang yang dijadwalkan pada tanggal 16 Desember 2024.

Perkembangan ini mengikuti perubahan signifikan di Suriah, di mana pasukan rezim baru merebut Damaskus pada hari Minggu, yang menyebabkan kepergian mantan Presiden Bashar al-Assad dari negara tersebut.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengonfirmasi bahwa Assad mengundurkan diri dan meninggalkan Suriah setelah bernegosiasi dengan peserta konflik.

"Penarikan diri Assad dari proses pemenuhan tugas kepala negara adalah keputusan pribadinya. Sisanya akan dibiarkan tanpa komentar," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan RIA Novosti .

Selanjutnya, Mohammed al-Bashir , kepala "pemerintahan keselamatan," mengumumkan, dalam pidato yang disiarkan televisi hari ini, bahwa ia telah diberi wewenang untuk membentuk pemerintahan sementara berdasarkan keputusan pasukan pemerintah baru yang telah mengambil alih Damaskus.

"Berdasarkan keputusan Komando Umum, kami telah diberi wewenang untuk membentuk pemerintahan sementara. Ini akan dilakukan secara tentatif paling lambat pada tanggal 1 Maret 2025," kata al-Bashir kepada penyiar al-Hadath.

Perlu dicatat bahwa “pemerintah keselamatan” dibentuk oleh pasukan oposisi di Idlib pada Januari 2024.

Inggris mungkin pertimbangkan pencabutan larangan HTS di Suriah

Dalam konteks serupa, menteri senior Inggris Pat McFadden mengatakan pada hari Senin bahwa Inggris mungkin mempertimbangkan untuk mencabut status terlarang Hay'at al-Tahrir al-Sham (HTS), kelompok di garis depan pasukan pemerintah baru Suriah yang memainkan peran kunci dalam menggulingkan al-Assad.

Ketika ditanya apakah pemerintah Inggris harus meninjau kembali larangan HTS, McFadden mengatakan kepada Sky News, "Kami akan mempertimbangkannya. Dan saya pikir itu sebagian akan bergantung pada apa yang terjadi [selanjutnya]."

SUMBER: AL MAYADEEN