Yoon Suk Yeol Dimakzulkan: Implikasi dan Reaksi di Korea Selatan
Perdana Menteri Han Ducksoo mengambil alih setelah Yoon Suk Yeol dimakzulkan. Simak selengkapnya!
Penulis: Namira Yunia Lestanti
Editor: timtribunsolo
TRIBUNNEWS.COM - Pada 14 Desember 2024, para anggota parlemen Korea Selatan mengambil langkah bersejarah dengan memutuskan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol.
Keputusan ini muncul setelah adanya pengumuman darurat militer yang kontroversial dari Yoon pekan lalu.
Dalam pemungutan suara yang melibatkan 300 anggota parlemen, 204 suara mendukung pemakzulan, 85 menolak, dan tiga abstain, sementara delapan suara dibatalkan.
Apa Alasan di Balik Pemakzulan Yoon Suk Yeol?
Ketua DPR Woo Wonshik dalam pembukaan rapat Majelis Nasional menekankan bahwa beban sejarah kini berada di tangan para anggota majelis.
Dia mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tanggung jawab konstitusional mereka.
Sementara itu, Park Chandae, pemimpin Partai Demokratik Korea, menyatakan bahwa Yoon dianggap sebagai "dalang pemberontakan".
Ia menekankan bahwa pemakzulan adalah satu-satunya cara untuk melindungi konstitusi Korea Selatan.
Yoon sendiri, meskipun menghadapi kritik tajam, tetap bersikap menantang dan tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya.
Perlu dicatat bahwa pemakzulan Yoon adalah yang kedua kalinya dalam sejarah Korea Selatan, setelah Park Geun-hye, presiden sebelumnya, dimakzulkan pada bulan Desember 2016 dan dicopot pada Maret 2017 karena penyalahgunaan wewenang.
Siapa yang Menggantikan Yoon Suk Yeol Sebagai Presiden?
Setelah pemakzulan ini, Perdana Menteri Han Ducksoo secara otomatis mengambil alih tugas sebagai presiden sementara.
Dalam pernyataan resmi, Han Ducksoo berkomitmen untuk bekerja keras dalam menstabilkan situasi politik pasca-deklarasi darurat militer oleh Yoon.
Dia menyerukan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat untuk membangun stabilitas di negara tersebut.
Han juga menekankan pentingnya menjaga fungsi pemerintahan dan meminta pejabat publik untuk melaksanakan tugas mereka dengan penuh dedikasi.
"Pemerintah akan mendedikasikan semua upayanya untuk memastikan stabilitas awal urusan negara semata-mata sesuai dengan kehendak rakyat," ungkap Han yang dikutip oleh kantor berita Korean Times.