TRIBUNNEWS.COM - Kantor Hak Asasi Manusia PBB untuk pertama kali sejak runtuhnya rezim Assad, akan mengirimkan timnya ke Suriah minggu depan.

Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara PBB, Thameen Al-Kheetan dalam jumpa pers pada hari Jumat (20/12/2024).

"Kantor hak asasi manusia PBB akan mengirim tim kecil petugas hak asasi manusia ke Suriah minggu depan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad, kata Thameen al-Kheetan, dikutip dari Al-Arabiya.

Al-Kheetan mengatakan tim kecil petugas HAM ini akan bertugas mengawasi masa transisi pemerintahan di Suriah.

Terutama akan mendukung isu-isu hak asasi manusia di Suriah.

“Penting bagi kami untuk mulai membangun kehadiran,” katanya.

Sebelumnya, tim HAM PBB tidak diberi akses untuk berada di Suriah.

"Di bawah pemerintahan Assad, tim hak asasi manusia PBB tidak diizinkan berada di Suriah selama bertahun-tahun," kata al-Kheetan.

Sehingga tim HAM PBB hanya bisa memantau pelanggaran yang terjadi di Suriah dari jarak yang jauh.

Selain tim HAM PBB, Badan investigasi PBB juga diharapkan dapat berangkat ke Suriah untuk mengamankan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat di masa pemerintahan Assad.

Amnesty Internasional Tuntut Pelanggar HAM di Suriah Diadili

Sebelumnya, organisasi Hak Asasi Manusia, Amnesty Internasional telah mendesak agar para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Suriah diadili.

Baca juga: Diplomat AS Sambangi Penguasa Baru Suriah

Menurut Amnesty Internasional, jatuhnya Assad menjadi kesempatan bersejarah untuk mengakhiri pelanggaran yang terjadi di Suriah selama bertahun-tahun.

Hal tersebut diungkapkan oleh kepala kelompok hak asasi manusia yang berpusat di London, Agnes Callamard pada hari Minggu (8/12/2024).

"Terduga pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional dan pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya harus diselidiki, dan jika diperlukan, dituntut atas kejahatannya," kata Agnes Callamard, dikutip dari The New Arab.