TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menilai pemerintah Indonesia perlu segera mengakui pemerintahan baru di Suriah. 

Menurutnya, pengakuan resmi terhadap pemerintahan baru Suriah perlu untuk mempercepat rekonsiliasi nasional.

"Pengakuan ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian konflik secara damai dan menciptakan stabilitas jangka panjang. Selain itu, Indonesia dapat berperan sebagai mediator dalam mendorong dialog lintas kelompok yang inklusif," kata Sukamta dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).

Sukamta juga mengingatkan Indonesia harus terus mengedepankan prinsip kebebasan aktif dalam hubungan internasional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Legislator PKS itu berharap Indonesia juga menjadi pelopor perdamaian dunia dengan pendekatan yang inklusif untuk mencegah radikalisasi lebih lanjut di Suriah.

Indonesia pun diminta mengambil langkah strategis dalam mendukung proses perdamaian dan rekonstruksi di Suriah pasca konflik yang berlangsung lebih dari satu dekade. 

"Fraksi PKS di DPR memandang bahwa stabilitas di Suriah tidak hanya penting bagi kawasan Timur Tengah, tetapi juga bagi perdamaian global. Selain rekonsiliasi politik, PKS juga menyoroti pentingnya bantuan internasional dalam membangun kembali infrastruktur dasar yang hancur akibat konflik," katanya

Baca juga: Setelah Rezim Assad Jatuh, Iran Klaim Tak Ada Kontak Langsung dengan Penguasa Baru Suriah

Sukamta lalu mengutip laporan Bank Dunia yang menyebut biaya rekonstruksi Suriah diperkirakan mencapai 250 miliar dolar Amerika Serikat. 

"Indonesia dapat menjalin kerja sama bilateral di bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk mendukung proses ini. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat hubungan dengan Suriah," tambahnya. 

Menurutnya, peningkatan bantuan bagi pengungsi Suriah hingga kini masih sangat dibutuhkan. 

Dia pun mendorong Indonesia harus menunjukkan solidaritas melalui bantuan logistik dan layanan kesehatan yang lebih terkoordinasi, baik di dalam negeri maupun melalui kerja sama dengan organisasi internasional. 

"Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban jutaan pengungsi, termasuk perempuan dan anak-anak, yang terdampak langsung oleh perang,” pungkasnya.

Diketahui, pasukan oposisi merebut Damaskus pada Minggu (8/12/2024) pagi, mengakhiri 50 tahun kekuasaan keluarga al-Assad dalam serangan mendadak yang mencapai ibu kota hanya dalam 12 hari.

Serangan dimulai pada 27 November, ketika pasukan oposisi yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), melancarkan serangan dari pangkalan mereka di provinsi Idlib di Suriah barat laut dan kemudian bergerak ke selatan untuk menggulingkan Bashar al-Assad.