TRIBUNNEWS.COM - Warga Korea Utara (Korut) yang mengajukan perceraian kini menghadapi hukuman berat berupa kerja paksa.

Menurut laporan Radio Free Asia (RFA) yang juga dikutip oleh Korea Herald, sebanyak 12 pasangan yang telah menyelesaikan proses perceraian di pengadilan langsung dikirim ke kamp kerja militer.

"Tahun lalu, hanya pihak yang mengajukan perceraian yang dikirim ke kamp kerja militer,"

"Namun sejak bulan lalu, kedua mantan pasangan itu langsung dikirim," kata seorang sumber anonim dari Provinsi Yanggang kepada RFA.

Sebelumnya, Daily NK yang berbasis di Seoul melaporkan bahwa pemerintah Korea Utara menghukum warga yang bercerai dengan enam bulan kerja paksa.

Hukuman tersebut, biasanya hanya diberikan kepada pihak yang dianggap "lebih bersalah" dalam perceraian.

Perintah Kim Jong Un

Langkah ini dianggap sebagai implementasi dari perintah pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, pada Maret 2021.

Kim menilai, perceraian sebagai tindakan yang "membawa kekacauan dalam masyarakat dan bertentangan dengan gaya hidup sosialis."

Secara hukum, perceraian diakui di Korea Utara, tetapi hukuman kerja paksa tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang tersebut.

Seorang wanita yang baru menyelesaikan tiga bulan kerja paksa akibat perceraian mengatakan bahwa hukuman untuk perempuan lebih berat dibandingkan laki-laki.

Di kamp tempatnya ditahan, terdapat sekitar 80 perempuan dan 40 laki-laki, dengan 30 di antaranya dipenjara karena perceraian.

Orang-orang yang bercerai sebagian besar berusia 30-an, diikuti oleh mereka yang berusia 40-an.

Alasan perceraian yang paling umum adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh konflik akibat kesulitan ekonomi.

Sumber lain mengungkapkan bahwa seorang warga pernah menjalani tiga bulan kerja paksa akibat perceraian.

Baca juga: Diam-diam Meriam Andalan Kim Jong Un Telah Sampai di Rusia