TRIBUNNEWS.COM - Mesir telah memerintahkan deportasi tiga warga Suriah yang ditahan setelah ikut serta dalam perayaan jalanan di Kairo menyusul jatuhnya Presiden Bashar al-Assad.

Menurut laporan dari Inisiatif Mesir untuk Hak Pribadi (EIPR), pasukan keamanan pada 8-9 Desember menangkap sekitar 30 warga Suriah di Kota 6 Oktober, Kairo.

Penangkapan ini terjadi setelah perayaan spontan atas berakhirnya lebih dari lima dekade kekuasaan dinasti Assad di Suriah.

Kerusuhan dimulai setelah pemberontak Suriah menguasai Damaskus, dengan laporan bahwa Assad dan keluarganya melarikan diri ke Rusia.

Perayaan di luar Masjid Al-Hosary berlangsung sekitar 15 menit sebelum bubar, lapor Middle East Eye.

Namun, di Distrik Kedua Kota 6 Oktober, polisi menangkap 20 warga Suriah secara acak setelah membubarkan kerumunan tersebut.

EIPR menyebutkan bahwa enam tahanan dengan izin tinggal dibebaskan pada keesokan harinya.

Namun, mereka yang memegang kartu pencari suaka sementara (kartu kuning) tetap ditahan dan dipindahkan ke otoritas paspor dan imigrasi di Abbasiya sebelum dikembalikan ke kantor polisi.

Pada Rabu (11/12/2024), tiga dari mereka menghadapi ancaman deportasi.

Di laman resminya, EIPR menyuarakan kekhawatiran atas potensi deportasi ini karena Suriah masih dianggap tidak aman oleh UNHCR.

Organisasi tersebut juga menyoroti bahwa langkah keamanan berlebihan ini membatasi kebebasan berekspresi, termasuk dalam bentuk perayaan publik.

Baca juga: Istri Bashar al-Assad Diduga Minta Cerai usai Suaminya Digulingkan di Suriah, Rusia Buka Suara

EIPR mendesak pemerintah Mesir untuk segera membebaskan para tahanan dan mematuhi hukum nasional serta perjanjian internasional tentang hak-hak pengungsi dan pencari suaka.

Perjanjian internasional melarang pemulangan paksa ke negara asal yang dapat membahayakan keselamatan atau nyawa pengungsi.

Suriah sendiri menyumbang separuh populasi pengungsi dan pencari suaka di Mesir, dengan lebih dari 136.700 pengungsi Suriah terdaftar di UNHCR pada Desember 2021.