TRIBUNNEWS.COM - Pada Kamis (19/12/2024) lalu, Pakistan mengecam sanksi baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap program rudal balistik negara itu.

Islamabad menyebut tindakan tersebut Washington "diskriminatif" dan membahayakan perdamaian serta keamanan kawasan.

Kementerian Luar Negeri Pakistan memperingatkan bahwa sanksi tersebut "memiliki implikasi berbahaya bagi stabilitas strategis kawasan kami dan sekitarnya."

Pakistan, yang telah menjadi negara dengan kekuatan nuklir sejak 1998, menanggapi sanksi ini dengan menegaskan bahwa program pertahanan negara mereka bertujuan untuk menjaga kedaulatan nasional.

Mereka juga menyatakan bahwa program tersebut bertujuan untuk menciptakan perdamaian di Asia Selatan, yang terus dilanda ketegangan antara Pakistan dan India.

Kemenlu juga menyatakan bahwa sanksi-sanksi sebelumnya hanya didasarkan pada keraguan dan kecurigaan tanpa bukti konkret.

Hal ini menimbulkan keraguan atas tuduhan AS bahwa bisnis-bisnis yang terkena sanksi terlibat dalam proliferasi senjata.

Pakistan juga menuduh AS menerapkan "standar ganda" karena mengabaikan persyaratan perizinan untuk teknologi militer canggih bagi negara lain, CNN melaporkan.

Sanksi AS terhadap Pakistan ini dikeluarkan berdasarkan Perintah Eksekutif 13382, yang menargetkan penyebar senjata pemusnah massal dan alat pengirimannya.

Perusahaan-perusahaan yang terkena sanksi, seperti Akhtar and Sons Private Ltd., Affiliates International, dan Rockside Enterprise, terlibat dalam mendukung program rudal balistik Pakistan.

Baca juga: Rendahnya Imunisasi Picu Wabah Campak di Khyber-Pakhtunkhwa Pakistan

Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa salah satu entitas yang dikenakan sanksi, Kompleks Pengembangan Nasional (NDC) yang berpusat di Islamabad, berusaha memperoleh barang-barang untuk mengembangkan program rudal balistik jarak jauh Pakistan.

Program tersebut termasuk rangkaian rudal balistik SHAHEEN.

Entitas lain yang dikenakan sanksi adalah Akhtar and Sons Private Limited, Affiliates International, dan Rockside Enterprise.

Dikutip dari VOA, Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengatakan pada hari Rabu (18/12/2024) bahwa AS telah "jelas dan konsisten tentang kekhawatiran kami" terkait proliferasi senjata tersebut.

Dia menambahkan bahwa AS akan "terus terlibat secara konstruktif dengan Pakistan dalam masalah ini."

Sanksi terbaru AS ini muncul setelah tindakan serupa diterapkan beberapa bulan sebelumnya pada entitas asing lainnya.

Di antaranya termasuk lembaga penelitian China, yang dituduh bekerja sama dengan NDC dalam pengembangan dan produksi rudal balistik jarak jauh Pakistan.

Program nuklir dan rudal Pakistan terutama ditujukan untuk menghadapi ancaman dari negara tetangga India, yang memiliki senjata nuklir.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)