Protes tersebut terkenal karena pesan yang mereka sampaikan. Para biksu dari biara-biara di sekitar bergandengan tangan dengan para petani, penggembala, dan pemilik toko.

Pertunjukan solidaritas yang langka ini menggarisbawahi frustrasi dan kemarahan atas apa yang dilihat banyak orang sebagai pelanggaran terhadap tanah dan budaya mereka. 

Media sosial, meskipun ada sensor ketat, memainkan peran penting dalam memperkuat demonstrasi.

Video dan gambar pendek menangkap emosi mentah para pengunjuk rasa, memicu diskusi dalam komunitas diaspora Tibet dan menarik perhatian internasional yang terbatas.

Namun, aktivisme digital ini juga menempatkan para demonstran pada risiko besar, karena otoritas Tiongkok dengan cepat memantau dan melacak perbedaan pendapat daring.

Pemerintah Tiongkok tidak membuang waktu dalam menanggapi protes tersebut. Dengan mengerahkan pasukan paramiliter ke wilayah tersebut, otoritas menindak dengan keras seperti biasanya. Laporan saksi mata menggambarkan personel keamanan memukuli pengunjuk rasa yang tidak bersenjata dengan tongkat, menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa, dan menangkap puluhan orang.

BBC melaporkan, mengutip sumber lokal, bahwa banyak dari mereka yang ditahan dibawa ke lokasi yang dirahasiakan, meningkatkan kekhawatiran tentang keselamatan dan kesejahteraan mereka. Organisasi hak asasi manusia telah menyatakan kekhawatiran bahwa para tahanan dapat menghadapi penyiksaan atau pemenjaraan jangka panjang, nasib yang telah menimpa banyak aktivis Tibet di masa lalu.

Media pemerintah sebagian besar tetap bungkam tentang peristiwa tersebut, membingkai protes tersebut sebagai insiden kerusuhan yang terisolasi yang diatur oleh "pembuat onar." Sebaliknya, platform media sosial Tiongkok dihapus dari referensi apa pun tentang demonstrasi tersebut, yang menggarisbawahi upaya pemerintah untuk mengendalikan narasi tersebut.

Otonomi Wilayah Tibet

Protes Bendungan Kamtok dan tindakan keras berikutnya telah menghidupkan kembali diskusi tentang perjuangan Tibet untuk meraih otonomi dan hak mereka. Selama beberapa dekade, Beijing telah menggunakan kombinasi insentif ekonomi, pergeseran demografi, dan penindasan politik untuk menegaskan kendali atas TAR.

Sementara itu, strategi ini telah membawa pembangunan infrastruktur ke wilayah tersebut, mereka juga telah meminggirkan suara orang Tibet dan merusak cara hidup tradisional. Bendungan Kamtok merupakan lambang tren yang lebih luas di mana sumber daya alam Tibet dieksploitasi untuk mendorong pertumbuhan industri dan perkotaan Tiongkok.

Proyek skala besar, termasuk operasi pertambangan dan pembangkit listrik tenaga air, telah mengubah lanskap Tibet, seringkali tanpa memperhatikan konsekuensi lingkungan atau sentimen lokal.  Bagi warga Tibet, inisiatif ini dilihat sebagai alat asimilasi, yang dirancang untuk mengencerkan warisan budaya mereka dan memperkuat cengkeraman Beijing di wilayah tersebut.

Protes tersebut telah menarik perhatian terbatas tetapi penting dari organisasi hak asasi manusia internasional dan kelompok pengungsi Tibet. Pemerintah Pusat Tibet (CTA), yang berpusat di Dharamshala, India, mengeluarkan pernyataan yang mengutuk tindakan keras tersebut dan menyerukan pengawasan internasional yang lebih besar.

“Situasi di Tibet sangat buruk,” kata juru bicara CTA. “Dunia tidak boleh menutup mata terhadap penindasan dan kerusakan lingkungan yang sedang berlangsung.” Namun, realitas geopolitik mempersulit tanggapan internasional. Banyak negara enggan menghadapi Tiongkok terkait masalah hak asasi manusia, mengingat pengaruh ekonomi dan pengaruh diplomatik Beijing.

Sementara Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara lain telah menyatakan keprihatinan atas Tibet di masa lalu, tindakan mereka sering kali terbatas pada gerakan simbolis daripada intervensi substantif. Bagi orang Tibet, perjuangan melawan Bendungan Kamtok merupakan bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk melestarikan budaya, identitas, dan lingkungan mereka.