TRIBUNNEWS.COM - Media pemerintah Korea Utara, Rodong Sinmun, baru-baru ini melaporkan situasi pemakzulan terhadap Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol.

Laporan ini memberikan gambaran mendalam tentang perkembangan politik yang terjadi di Korea Selatan, khususnya terkait dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan untuk Yoon Suk Yeol.

Apa yang Terjadi pada Pemakzulan Yoon Suk Yeol?

Pada 14 Desember 2024, Majelis Nasional Korea Selatan mengambil langkah besar dengan memakzulkan Yoon Suk Yeol.

Tidak lama setelah itu, pada 27 Desember, pemakzulan juga ditujukan kepada mantan penjabat Presiden Han Duck Soo.

Selanjutnya, pada 31 Desember, surat perintah penangkapan untuk Yoon resmi diterbitkan dan diserahkan kepada Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO).

Hal ini menandakan adanya konflik yang semakin memburuk antara partai berkuasa dan oposisi di Korea Selatan.

Rodong Sinmun melaporkan bahwa situasi ini ditandai dengan unjuk rasa yang dilakukan baik untuk mendukung maupun menentang langkah-langkah pemakzulan tersebut.

Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Yoon telah mengirim surat kepada para pendukungnya yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap situasi saat ini.

Mengapa Korea Utara Mengangkat Isu Ini?

Dilansir dari Korea JoongAng Daily, laporan dari Pyongyang tidak hanya berfokus pada fakta-fakta kejadian, tetapi juga dianggap sebagai upaya untuk menyoroti kekacauan politik di Korea Selatan sambil memamerkan stabilitas politik yang ada di Korea Utara.

Tindakan ini mungkin bertujuan untuk menanamkan persepsi negatif tentang Korea Selatan di benak masyarakat domestik dan internasional.

Rodong Sinmun mencatat bahwa sejak deklarasi darurat militer pada 3 Desember, berbagai insiden tak terduga mulai terjadi di Korea Selatan.

Dalam laporan tersebut, media Korea Utara ini mengeklaim bahwa pemimpin mereka, Kim Jong-un, telah menekankan stabilitas politik dan keunggulan kelembagaan di Korea Utara.

Apa Kritik yang Diajukan Terhadap Demokrasi Korea Selatan?

Laporan Rodong Sinmun menyoroti kritik terhadap sistem demokrasi Korea Selatan yang dianggap semakin tidak stabil.

Media tersebut mengeklaim bahwa meskipun Korea Selatan mengeklaim sebagai negara demokrasi liberal, situasi terkini menunjukkan kegagalan dalam sistem tersebut.