Yordania Sambut Menlu Suriah untuk Perundingan Keamanan Bersama

TRIBUNNEWS.COM- Menteri Luar Negeri Suriah yang baru, Asaad al-Shaibani, mengunjungi Amman pada 7 Januari untuk membahas prospek kerja sama dan koordinasi antara Suriah dan Yordania.

Kedua negara berencana untuk bekerja sama mengamankan perbatasan bersama dan memerangi senjata serta penyelundupan narkoba.

Ini adalah kunjungan resmi pertama Shaibani ke Kerajaan Hashemite setelah Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang dipimpin oleh Ahmad al-Sharaa (juga dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani), menggulingkan presiden Suriah Bashar al-Assad dan mengambil alih kekuasaan di Damaskus bulan lalu, media pemerintah SANA mengumumkan.

Setelah pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, menyatakan bahwa Yordania dan Suriah akan membentuk komite keamanan bersama untuk mengamankan perbatasan, senjata tempur dan penyelundupan narkoba, serta mencegah kebangkitan ISIS.

Shaibani didampingi oleh Menteri Pertahanan Murhaf Abu Qasra dan kepala intelijen Anas Khattab selama perjalanan tersebut, SANA menambahkan.

Menteri Luar Negeri Safadi melakukan perjalanan ke Damaskus pada tanggal 23 Desember untuk bertemu dengan Sharaa, yang memimpin pemerintahan baru Suriah.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Yordania setelah kunjungan Safadi menekankan pentingnya rekonstruksi Suriah.

Shaibani telah mengunjungi Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab sejak HTS berkuasa. Pemerintah baru Suriah tengah mencari bantuan keuangan dari negara-negara Teluk untuk membangun kembali ekonomi negara yang hancur di tengah pembatasan yang terus berlanjut akibat sanksi ekonomi AS.

Negara-negara Arab, termasuk Yordania, membantu AS dan Israel melancarkan perang rahasia untuk menggulingkan pemerintah Suriah Bashar al-Assad mulai tahun 2011.

AS dan sekutunya menyediakan senjata dan dana kepada berbagai kelompok yang terkait dengan Al-Qaeda dalam upaya menggulingkan Assad, termasuk Front Nusra, yang kemudian menjadi HTS.

HTS pertama kali merebut Aleppo, kota terbesar kedua di Suriah, setelah melancarkan serangan dari benteng pertahanan mereka di provinsi Idlib pada 27 November. HTS kemudian merebut kota Hama, Homs, dan terakhir, Damaskus pada 8 Desember.

Ahmed al-Sharaa mengumumkan minggu lalu bahwa pemerintahannya akan berupaya menulis konstitusi baru dalam waktu tiga tahun dan menyelenggarakan pemilu dalam empat tahun.

Pengumuman itu muncul di tengah kekhawatiran bahwa ia sedang berupaya membangun negara fundamentalis agama Sunni di Suriah.

SUMBER: THE CRADLE