TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, dikabarkan tidak menghapus kelompok bersenjata di Suriah, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), dari daftar teroris.

Tiga pejabat AS yang mengetahui masalah ini mengatakan Joe Biden telah mewariskan keputusan tersebut dan menyerahkan berkasnya kepada presiden terpilih Donald Trump yang akan dilantik pada 20 Januari mendatang.

Pejabat tersebut mengatakan HTS harus membuktikan mereka sudah memutus hubungan dengan kelompok ekstremis Al-Qaeda yang masuk dalam daftar teroris AS.

“Para Islamis yang mengejutkan dunia pada akhir tahun lalu dengan menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad harus membuktikan bahwa mereka telah memutuskan hubungan dengan kelompok ekstremis, terutama Al-Qaeda," kata pejabat tersebut kepada Washington Post, Kamis (9/1/2025).

“Tindakan akan berbicara lebih keras daripada kata-kata,” kata seorang pejabat senior AS.

Pejabat itu menekankan kekhawatiran pemerintah AS mengenai masuknya pejuang asing dan militan lainnya ke dalam posisi di Kementerian Pertahanan Suriah.

Penyerahan keputusan untuk menetapkan HTS sebagai teroris kepada Donald Trump diperkirakan akan memperpanjang jangka waktu sanksi keras AS terhadap Suriah selama pemerintahan rezim Assad.

Meski HTS masih dilabeli sebagai teroris, pemerintahan Joe Biden melonggarkan beberapa sanksi utama di Suriah pada Senin (6/1/2025).

AS juga telah membatalkan sayembara untuk menangkap pemimpin HTS, Ahmed al-Sharaa, dengan hadiah 10 juta dolar pada 20 Desember 2024.

Sementara itu, Robert Ford, mantan duta besar AS untuk Suriah, mengatakan pemerintah AS harus memberitahu HTS mengenai kriteria apa yang memungkinkan AS untuk menghapus label teroris terhadap HTS dan sanksi terhadap Suriah.

"Pemerintah AS harus memberikan kriteria yang jelas dan spesifik kepada HTS tentang cara untuk keluar dari daftar tersebut. Hal terbaik ke depan adalah mereka mengembangkan serangkaian kriteria atau metrik dan menyajikannya kepada pimpinan HTS, dan mulai mendiskusikannya,” kata Ford.

Baca juga: Menlu Prancis dan Jerman Tiba di Suriah, Hubungan HTS dengan Uni Eropa Kian Mesra

Ahmed al-Sharaa Berharap AS Hapus HTS dari Daftar Teroris

Sebelumnya, Ahmed al-Sharaa berharap AS menghapus HTS dari daftar teroris demi kebangkitan Suriah setelah kelompok itu menggulingkan Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024.

Setelah penggulingan rezim Assad, Ahmed al-Sharaa menjadi penguasa de facto di Suriah.

"Pencabutan sebutan teroris terhadap Hayat Tahrir al-Sham (HTS) akan berkontribusi dalam membuka jalan untuk membangun kembali negara (Suriah) dan mencapai stabilitas," kata Al-Julani dalam wawancara yang diterbitkan oleh New York Times, Senin (16/12/2024).

Ahmed al-Sharaa yang menggunakan nama samaran Abu Mohammad al-Julani membentuk Jabhat al-Nusra atau Front al-Nushra yang merupakan cabang al-Qaeda di Suriah pada tahun 2012.

Front al-Nushra berafiliasi dengan kelompok ekstremis seperti al-Qaeda dan "Negara Islam" (IS).

Namun, pada tahun 2016 Front al-Nushra memutus hubungan dengan al-Qaeda dan berafiliasi dengan sejumlah oposisi Suriah serta mengganti nama menjadi HTS pada tahun 2017.

Meskipun HTS melakukan perubahan struktural dan pemisahan formal dengan al-Qaeda pada 2016, HTS masih dianggap memiliki kesamaan dengan kelompok-kelompok teroris bagi AS dan sejumlah negara Barat.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)