TRIBUNNEWS.COM – Ukraina menuding perusahaan-perusahan AS telah melakukan korupsi, menyalahgunakan bantuan militer yang dikirimkan Washington untuk Kiev.

Tudingan ini dilontarkan presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setelah Ukraina tidak menerima setengah dari bantuan militer yang telah dijanjikan Washington.

Zelensky menuding perusahaan-perusahaan AS telah melakukan praktik “korupsi" dan "lobi" sehingga Ukraina tidak menerima setengah dari bantuan militer yang telah dijanjikan.

Mengutip Kyiv Independent, Ukraina seharusnya menerima bantuan militer senilai 177 miliar dollar yang dialokasikan AS untuk mendukung Kyiv sepanjang perang.

Namun hingga kini Ukraina bahkan belum menerima setengah dari 177 miliar dollar yang dijanjikan Washington.

"Jika kita punya 177 miliar dolar dan jika kita mendapatkan setengahnya, di mana setengahnya lagi? Jika Anda menemukan setengahnya lagi, Anda akan menemukan korupsi," komentar Zelensky dalam wawancara dengan podcaster AS Lex Fridman yang dirilis pada 5 Januari.

Tak hanya itu, Ukraina bahkan mengklaim bahwa pihaknya harus menggunakan armada pesawat kargo milik Ukraina untuk mengirimkan bantuan guna menghindari pembayaran biaya transportasi.

"Tidak. Saya tidak mendapatkan kesempatan ini. Jet-jet tempur saya tetap di sana, dan jet-jet tempur AS, jet-jet kargo pengangkut senjata-senjata ini. Namun, di mana-mana Anda harus mengeluarkan uang," tegas Zelensky.

“Alih-alih membayar biaya transportasi yang mahal ke perusahaan-perusahaan AS, Kiev seharusnya dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli lebih banyak senjata. Apakah ini korupsi atau bukan? Atau lobi?" ujarnya.

Ukraina Krisis Senjata

Sebelum isu korupsi mencuat, Zelensky telah membuat pernyataan yang mengkritik pendukungnya dari Barat, menuntut lebih banyak senjata dan bantuan.

Tuntutan itu diajukan keterlambatan pengiriman senjata semakin mencekik Ukraina, memicu kekhawatiran adanya krisis senjata di tengah ganasnya gempuran Rusia.

Sambil mengungkapkan rasa frustrasinya , Zelensky menyalahkan keterlambatan pengiriman senjata sebagai penyebab Ukraina kehilangan wilayah kekuasaannya terhadap pasukan Rusia.

Baca juga: Ukraina Desak NATO Depak Hungaria Gegara Pro Rusia, Zelensky: Kami Siap Gantikan Keanggotaannya

Dalam wawancara dengan Lex Fridman, Zelensky mengungkapkan dia telah mendesak Presiden terpilih AS Donald Trump untuk menyerahkan aset Rusia yang dibekukan senilai 300 miliar dollar AS kepada Barat untuk membeli senjata dari Amerika Serikat.

Ukraina Desak Sekutu Cepat Kirim Senjata

Setelah kewalahan menghadapi hujanan rudal Rusia, Ukraina meminta agar para sekutunya termasuk Amerika Serikat agar segera mengirimkan bantuan senjata.

Stratcom Centre, badan di bawah Kementerian Kebudayaan dan Kebijakan Informasi Ukraina, menyatakan bahwa Ukraina saat ini tak punya senjata yang bisa melawan rudal hipersonik Kinzhal milik Rusia.

Itulah mengapa sangat penting bahwa AS harus mengirimkan sistem pertahanan udara Patriot untuk Ukraina sesegera mungkin.

Sementara itu untuk mendukung kemenangan Ukraina dalam invasi melawan Rusia, AS mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh yang dipasok Washington.

Lampu hijau itu diberikan usai Rusia menembakkan ratusan rudal dan pesawat nirawak yang menyasar infrastruktur listrik Ukraina.

Menurut sejumlah pejabat AS, izin itu diberikan untuk membantu Ukraina melawan pasukan Rusia yang kini telah didukung oleh pasukan Korea Utara.

Sejak perang pecah AS menempati posisi tertinggi negara yang mengirim bantuan militer terbanyak ke Ukraina sejak awal invasi Rusia tahun 2022. Bahkan jumlah bantuan AS mengalahkan Uni Eropa.

Menurut data Kiel Institute for the World Economy yang berbasis di Jerman, total bantuan AS kepada Ukraina selama beberapa tahun terakhir mencapai 75 miliar dolar.

Bantuan paling banyak dikirim ke sektor militer, yaitu 46,3 miliar dolar atau sebesar 62 persen dari total keseluruhan dana bantuan.

Meski dana yang dihabiskan untuk Ukraina terbilang besar, AS dilaporkan juga mendapatkan untung dari pemberian dana bantuan tersebut.

Ini karena AS saat ini hanya mengeluarkan lima persen dari dana pertahanannya dan kurang dari 1 persen total pengeluaran pemerintah.

(Tribunnews.com / Namira Yunia)